Presiden Prancis, Emmanuel Macron/Net
Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengajak partai-partai yang bersaing di kedua kubu pusat politik untuk bergabung dengannya dalam membentuk aliansi demokratis melawan sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin oleh Marine Le Pen.
Upaya itu dilakukan setelah partai Renaissance-nya kalah dari RN dalam pemilu parlemen Eropa pekan lalu. Kekalahan tersebut mendorong Macron membubarkan parlemen saat ini dan menjadwalkan pemilihan umum pada 30 Juni, dengan putaran kedua pada tanggal 7 Juli mendatang.
Saat ini partai politik di Prancis berusaha membangun aliansi dan meluncurkan kampanye untuk mendapat kursi terbanyak.
Jika RN memenangkan mayoritas parlemen, Macron akan tetap menjadi presiden selama tiga tahun lagi dan mengarahkan kebijakan pertahanan dan luar negeri.
Namun dia akan kehilangan kendali atas agenda dalam negeri, termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, imigrasi dan keuangan.
Macron mengatakan dia tidak akan mundur jika aliansi penguasanya kalah. Dia menyerukan rekan senegaranya dan pemimpin politik untuk bersatu melawan sayap kanan yang diyakini hanya akan membawa kemunduran bagi Prancis.
"Membangun proyek baru, sebuah koalisi untuk memerintah, sebuah koalisi untuk bertindak demi kepentingan Perancis dan republik," tegasnya, seperti dikutip dari
Reuters pada Kamis (13/6).
Dia berjanji untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam masalah imigrasi, keamanan dan keadilan.
"Kelompok sayap kanan ekstrem tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan melibas supremasi hukum konstitusional Prancis," ujarnya.
Kelompok RN yang anti-imigrasi dan Eurosceptic diproyeksikan akan muncul sebagai kekuatan terkuat setelah pemilu, namun mungkin gagal mencapai mayoritas absolut
Pada Selasa (11/6), Ketua Partai Republik konservatif, Eric Ciotti menyatakan bahwa ia telah membuat kesepakatan elektoral dengan RN. Keputusan ini mengejutkan partainya.
Pemberontakan massal terjadi di kalangan kelas berat Partai Republik setelah Ciotti mengumumkan kesepakatannya dengan RN di TV.
Dia menutup markas besar partai di dekat majelis rendah Majelis Nasional pada hari Rabu (12/6) setelah komite politik mengadakan pertemuan darurat. Ciotti mengklaim tindakan itu demi keselamatan staf setelah menerima ancaman.
Tak lama kemudian Komite politik Partai Republik dengan suara bulat memutuskan untuk memecat Ciotti karena upayanya beraliansi dengan RN.
Partai Republik yang sudah lama menjadi “partai pemerintah” yang membawa presiden seperti Nicolas Sarkozy dan Jacques Chirac ke tampuk kekuasaan, telah terjepit di antara kelompok sayap tengah yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron dan sayap kanan sejak tahun 2017.
