Berita

Logo PPP. Ilustrasi/RMOL

Politik

PPP Butuh Ketua Umum Definitif

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 07:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu segera dipimpin ketua umum definitif, menyusul hasil Pileg 2024 yang tidak membuat lolos parliamentary threshold, bahkan tak mampu menjawab tantangan zaman.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, berpendapat, kegagalan PPP masuk parlemen ditengarai karena dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt).

"Sejak era Jokowi, PPP dipimpin seorang Plt. Masalah lain, karena PPP ini masih menampilkan wajah partai politik konservatif, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Subiran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/6).


Menurutnya, tantangan zaman saat ini adalah perkembangan demografi berupa jumlah mayoritas pemilih kelompok muda, serta teknologi informasi yang semakin canggih.

"Tetapi PPP tidak mengakomodir gaya dan kebutuhan politik anak muda, utamanya kaum milenial dan zelenial," sambungnya.

Karena itu, lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu berharap PPP segera menetapkan ketua umum definitif, serta memperbaharui struktur kepartaian yang lebih akomodatif untuk anak muda.

"Jika mau kembali ke Senayan 2029, mau tidak mau harus menemukan pemimpin pemersatu yang memiliki pengaruh kuat, baik di kalangan tokoh PPP maupun kalangan muda, juga restrukturisasi kepengurusan agar benar-benar jadi partai modern, dan kaderisasi harus diutamakan," tambahnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya