Berita

Logo PPP. Ilustrasi/RMOL

Politik

PPP Butuh Ketua Umum Definitif

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 07:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu segera dipimpin ketua umum definitif, menyusul hasil Pileg 2024 yang tidak membuat lolos parliamentary threshold, bahkan tak mampu menjawab tantangan zaman.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, berpendapat, kegagalan PPP masuk parlemen ditengarai karena dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt).

"Sejak era Jokowi, PPP dipimpin seorang Plt. Masalah lain, karena PPP ini masih menampilkan wajah partai politik konservatif, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Subiran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/6).

Menurutnya, tantangan zaman saat ini adalah perkembangan demografi berupa jumlah mayoritas pemilih kelompok muda, serta teknologi informasi yang semakin canggih.

"Tetapi PPP tidak mengakomodir gaya dan kebutuhan politik anak muda, utamanya kaum milenial dan zelenial," sambungnya.

Karena itu, lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu berharap PPP segera menetapkan ketua umum definitif, serta memperbaharui struktur kepartaian yang lebih akomodatif untuk anak muda.

"Jika mau kembali ke Senayan 2029, mau tidak mau harus menemukan pemimpin pemersatu yang memiliki pengaruh kuat, baik di kalangan tokoh PPP maupun kalangan muda, juga restrukturisasi kepengurusan agar benar-benar jadi partai modern, dan kaderisasi harus diutamakan," tambahnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya