Berita

Logo PPP. Ilustrasi/RMOL

Politik

PPP Butuh Ketua Umum Definitif

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 07:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu segera dipimpin ketua umum definitif, menyusul hasil Pileg 2024 yang tidak membuat lolos parliamentary threshold, bahkan tak mampu menjawab tantangan zaman.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, berpendapat, kegagalan PPP masuk parlemen ditengarai karena dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt).

"Sejak era Jokowi, PPP dipimpin seorang Plt. Masalah lain, karena PPP ini masih menampilkan wajah partai politik konservatif, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Subiran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/6).


Menurutnya, tantangan zaman saat ini adalah perkembangan demografi berupa jumlah mayoritas pemilih kelompok muda, serta teknologi informasi yang semakin canggih.

"Tetapi PPP tidak mengakomodir gaya dan kebutuhan politik anak muda, utamanya kaum milenial dan zelenial," sambungnya.

Karena itu, lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu berharap PPP segera menetapkan ketua umum definitif, serta memperbaharui struktur kepartaian yang lebih akomodatif untuk anak muda.

"Jika mau kembali ke Senayan 2029, mau tidak mau harus menemukan pemimpin pemersatu yang memiliki pengaruh kuat, baik di kalangan tokoh PPP maupun kalangan muda, juga restrukturisasi kepengurusan agar benar-benar jadi partai modern, dan kaderisasi harus diutamakan," tambahnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya