Berita

Logo PPP. Ilustrasi/RMOL

Politik

PPP Butuh Ketua Umum Definitif

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 07:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu segera dipimpin ketua umum definitif, menyusul hasil Pileg 2024 yang tidak membuat lolos parliamentary threshold, bahkan tak mampu menjawab tantangan zaman.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, berpendapat, kegagalan PPP masuk parlemen ditengarai karena dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt).

"Sejak era Jokowi, PPP dipimpin seorang Plt. Masalah lain, karena PPP ini masih menampilkan wajah partai politik konservatif, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Subiran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/6).


Menurutnya, tantangan zaman saat ini adalah perkembangan demografi berupa jumlah mayoritas pemilih kelompok muda, serta teknologi informasi yang semakin canggih.

"Tetapi PPP tidak mengakomodir gaya dan kebutuhan politik anak muda, utamanya kaum milenial dan zelenial," sambungnya.

Karena itu, lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu berharap PPP segera menetapkan ketua umum definitif, serta memperbaharui struktur kepartaian yang lebih akomodatif untuk anak muda.

"Jika mau kembali ke Senayan 2029, mau tidak mau harus menemukan pemimpin pemersatu yang memiliki pengaruh kuat, baik di kalangan tokoh PPP maupun kalangan muda, juga restrukturisasi kepengurusan agar benar-benar jadi partai modern, dan kaderisasi harus diutamakan," tambahnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya