Berita

Logo PPP. Ilustrasi/RMOL

Politik

PPP Butuh Ketua Umum Definitif

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 07:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu segera dipimpin ketua umum definitif, menyusul hasil Pileg 2024 yang tidak membuat lolos parliamentary threshold, bahkan tak mampu menjawab tantangan zaman.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, berpendapat, kegagalan PPP masuk parlemen ditengarai karena dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt).

"Sejak era Jokowi, PPP dipimpin seorang Plt. Masalah lain, karena PPP ini masih menampilkan wajah partai politik konservatif, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Subiran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/6).


Menurutnya, tantangan zaman saat ini adalah perkembangan demografi berupa jumlah mayoritas pemilih kelompok muda, serta teknologi informasi yang semakin canggih.

"Tetapi PPP tidak mengakomodir gaya dan kebutuhan politik anak muda, utamanya kaum milenial dan zelenial," sambungnya.

Karena itu, lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu berharap PPP segera menetapkan ketua umum definitif, serta memperbaharui struktur kepartaian yang lebih akomodatif untuk anak muda.

"Jika mau kembali ke Senayan 2029, mau tidak mau harus menemukan pemimpin pemersatu yang memiliki pengaruh kuat, baik di kalangan tokoh PPP maupun kalangan muda, juga restrukturisasi kepengurusan agar benar-benar jadi partai modern, dan kaderisasi harus diutamakan," tambahnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya