Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan informal tingkat Menteri Perdagangan D-8 di Istanbul, Turki, Selasa (11/6)/Istimewa

Politik

Indonesia Ajak Negara D-8 Ratifikasi dan Manfaatkan PTA untuk Tingkatkan Nilai Perdagangan

RABU, 12 JUNI 2024 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak negara-negara anggota D-8 untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Preferential Trade Agreement (PTA) D-8. Hal ini untuk mencapai target perdagangan yang telah ditetapkan.

"Perdagangan antarnegara anggota D-8 kini mencapai 170 miliar dolar AS. Kita sepakat target perdagangan intra regional D-8 dapat meningkat hampir tiga kali lipat—menjadi 500 miliar dolar AS—pada 2030. Untuk itu PTA D-8 memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ambisius ini," ujar Zulhas, dalam pertemuan informal tingkat Menteri Perdagangan D-8 di Istanbul, Turki, Selasa (11/6).

Dalam forum itu, Zulhas juga mengumumkan bahwa Indonesia telah memulai implementasi PTA pada 1 Juni 2024.

"Karena Indonesia telah mengambil langkah signifikan tersebut, saya mengundang negara-negara anggota D-8 lainnya untuk mempercepat pelaksanaan proses ratifikasi dan bergabung dengan PTA," ajak Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan, telah ditandatanganinya secara bersama Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DSM) merupakan elemen penting untuk memfasilitasi implementasi D-8 PTA.

"Untuk itu, saya dengan senang hati menyampaikan dukungan Indonesia agar PTA D-8 dapat berjalan efektif, salah satunya yaitu dengan cara menyepakati protokol DSM. Mekanisme Penyelesaian Sengketa ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan mekanisme penyelesaian sengketa dagang di antara negara-negara anggota D-8," papar Ketua Umum PAN ini.

Zulhas meyakini implementasi D-8 PTA akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dunia usaha. Namun, Indonesia juga menginginkan agar D-8 mengambil inisiatif yang lebih strategis.

"Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri perdagangan D-8 tahun depan," tegasnya.

D-8 atau Developing 8 Countries mencakup 8 negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya