Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan informal tingkat Menteri Perdagangan D-8 di Istanbul, Turki, Selasa (11/6)/Istimewa

Politik

Indonesia Ajak Negara D-8 Ratifikasi dan Manfaatkan PTA untuk Tingkatkan Nilai Perdagangan

RABU, 12 JUNI 2024 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak negara-negara anggota D-8 untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Preferential Trade Agreement (PTA) D-8. Hal ini untuk mencapai target perdagangan yang telah ditetapkan.

"Perdagangan antarnegara anggota D-8 kini mencapai 170 miliar dolar AS. Kita sepakat target perdagangan intra regional D-8 dapat meningkat hampir tiga kali lipat—menjadi 500 miliar dolar AS—pada 2030. Untuk itu PTA D-8 memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ambisius ini," ujar Zulhas, dalam pertemuan informal tingkat Menteri Perdagangan D-8 di Istanbul, Turki, Selasa (11/6).

Dalam forum itu, Zulhas juga mengumumkan bahwa Indonesia telah memulai implementasi PTA pada 1 Juni 2024.


"Karena Indonesia telah mengambil langkah signifikan tersebut, saya mengundang negara-negara anggota D-8 lainnya untuk mempercepat pelaksanaan proses ratifikasi dan bergabung dengan PTA," ajak Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan, telah ditandatanganinya secara bersama Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DSM) merupakan elemen penting untuk memfasilitasi implementasi D-8 PTA.

"Untuk itu, saya dengan senang hati menyampaikan dukungan Indonesia agar PTA D-8 dapat berjalan efektif, salah satunya yaitu dengan cara menyepakati protokol DSM. Mekanisme Penyelesaian Sengketa ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan mekanisme penyelesaian sengketa dagang di antara negara-negara anggota D-8," papar Ketua Umum PAN ini.

Zulhas meyakini implementasi D-8 PTA akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dunia usaha. Namun, Indonesia juga menginginkan agar D-8 mengambil inisiatif yang lebih strategis.

"Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri perdagangan D-8 tahun depan," tegasnya.

D-8 atau Developing 8 Countries mencakup 8 negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya