Berita

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin/Ist

Nusantara

Pj Gubenur Sumut Komitmen Jaga Ketahanan Pangan

SENIN, 10 JUNI 2024 | 20:35 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penjabat (Pj) Guebernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Perluasan Areal Tanam bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/6).
 
Pada kesempatan tersebut, Hassanudin menerima secara simbolis program cetak sawah rakyat yang diserahkan oleh Mentan dan Mendagri. Hassanudin pun menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut senantiasa berupaya menjaga ketahanan pangan di Sumut.
 
“Kita senantiasa melakukan berbagai program mewujudkan kedaulatan pangan di Sumut, dengan program pemerintah yang telah dibuat, kita akan dukung dan sejalan menyukseskan program tersebut,” kata Hassanudin, usai mengikuti rapat.
 

 
Adapun berbagai program yang dilaksanakan Pemprov Sumut, di antaranya, program intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong hilirisasi hasil-hasil pertanian, membuat konsep pertanian terpadu atau agro industri, mendorong penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan pola close loop, serta memotong mata rantai agar pasokan lebih cepat sampai ke konsumen.
 
Pemprov Sumut juga mendorong kerja sama antar-daerah di Sumut. Sehingga ketahanan pangan dan perekonomian Sumut terus terjaga.
 
“Pemprov juga sudah mendorong kerja sama antar-daerah, jadi setiap kabupaten yang bekerja sama saling memenuhi daerah yang kekurangan komoditas pangan,” ujar Hassanudin.
 
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, solusi cepat yang ditawarkan saat ini adalah optimasi melalui pompanisasi. Dia yakin, apabila program tersebut dijalankan, maka Indonesia dapat mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.
 
"Ingat saat ini ada banyak negara yang mengalami penurunan produksi dan ada banyak penduduk dunia yang menderita kelaparan. Karena itu harus kita mitigasi dengan solusi cepat berupa optimasi melalui pompanisasi," jelasnya.
 
Diketahui, Kebijakan jangka pendek Kementan menuju swasembada di antaranya adalah optimasi lahan rawa 400.000 hektare, pompanisasi sawah 1.000.000 hektare, dan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern seluas 250.000 hektare.
 
Amran juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan data terkait lahan yang siap diolah untuk pertanian. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran total sebanyak Rp 60 triliun. “Tolong datanya dikirim, kami tunggu datanya,” kata Amran.
 
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Oleh sebab itu, menurutnya upaya perluasan areal tanam sangat tepat.
 
"Nah kita sangat gembira, karena kita memang harus menuju ke sana (lumbung pangan dunia). Jadi saya mendukung apapun argumennya untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai negara dominan. Dan dari semua itu food adalah yang paling utama. Kenapa) yang lain bisa ditahan tapi pangan tidak," kata Tito.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya