Berita

Bupati Keerom Piter Gusbager/Net

Nusantara

Dugaan Penyalahgunaan DAK

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

SENIN, 10 JUNI 2024 | 10:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah perwakilan masyarakat menuntut keadilan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Keerom Piter Gusbager.

Seorang perwakilan kontraktor, F. Aronggear. SH menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dengan pekerjaan fisik berupa pengembangan perpipaan di kampung Asyaman, Kabupaten Keerom.

Menurut Aronggear, pejabat berwenang telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D sebesar Rp627.013.698 yang  merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran.

Hal itu berfungsi sebagai syarat dalam pencairan dana oleh Kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani per 9 Desember 2022 oleh kepala badan keuangan yang telah disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sangat miris sekali dan wajib di pertanyakan kepada Bupati Keerom Piter Gusbager yang tidak menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor dimana DAK adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,” jelas Aronggear dalam dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/6).

“Bupati Keerom  2021-2025 Piter Gusbager telah menggunakan  kewenangannya dengan tidak mencairkan DAK sejak tahun 2022, sehingga kontraktor mengalami kerugian yang tidak sedikit berupa pekerjaan fisik di Kampung Asyaman Kabupaten Keerom, Papua induk,” tambahnya.

Dia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan melakukan audit Khusus terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Keerom karena terindikasi ada kerugian negara kurang lebih Rp250 miliar.

Pasalnya, hingga kini banyak sekali kontraktor yang belum dibayar.

Aronggear dan sejumlah perwakilan masyarakat serta kontraktor lainnya yang belum dibayar hak-haknya akan melakukan proses hukum dan akan menyurati  BPK RI untuk mengaudit khusus DAK tersebut.

Serta melakukan pengawalan dan supervisi oleh tiga institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK.

“Selain itu kita juga sudah meminta ICW serta aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian untuk mengungkap kasus ini,” tegas Aronggear.

Lanjut dia, proses administrasi untuk pembayaran dalam beberapa proyek di Dinas PU misalnya sudah sesuai mekanisme pencairannya, namun pada saat pencarian dana ternyata tidak ada.

“Hal ini bukan saja terjadi pada 1 atau 2  kontraktor di Kabupaten Keerom, dimana info dari OPD di dinas PU Keerom bahwa banyak sekali kontraktor yang tdk dibayar, padahal sudah ada SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)-nya,” beber dia.

“Tentu kami atas nama masyarakat meminta pengusutan tuntas kasus ini karena merugikan banyak pihak,” tandas Aronggear.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Pembalap Rasakan Akselerasi Mantap Pertamax Turbo

Minggu, 14 Juli 2024 | 20:02

Meutya Hafid: Penembakan Trump Jadi Pengingat Perbedaan Pendapat Harus Dihormati

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:52

Zulhas: Karena Papua, Dunia Tak Adil terhadap Indonesia

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:23

JK sebut Penembakan Trump Peringatan Keras Bagi AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:11

Amanah Youth Top Models: Jangan Belajar Etika Karena Mau jadi Model

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:08

Zulhas Harap Obral HGU 190 Tahun Tarik Minat Investor

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:01

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:47

Elektabilitas Anwar Hafid Unggul dengan Dukungan Basis Loyalis

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:46

Wali Kota Surabaya Tahu Parkir Liar Lewat Media Sosial

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:29

HGU IKN Ugal-ugalan, DPR Harus Panggil Jokowi

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:00

Selengkapnya