Berita

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Erik Hidayat/Repro

Politik

Tapera jadi Masalah karena Manfaatnya Tidak Terdeskripsikan dengan Baik

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 23:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan gagasan bagus yang dikeluarkan pemerintah. Namun jadi cacat ketika nilai manfaat dari tabungan itu tidak terdeskripsikan dengan baik.

“Pada prinsipnya, mungkin konsep ini bagus, karena menyediakan rumah murah dan jangka panjang, untuk pembiayaan perumahan rakyat tanpa harus menambah beban terhadap APBN,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Erik Hidayat, dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" Minggu malam (9/6).

Lanjut Erik, masalah Tapera ini muncul lantaran pemerintah seolah memaksakan kehendak agar rakyat memberi masukan dana untuk negara lewat Tapera. Pemaksaan ini terlihat dengan cara pemotongan gaji secara sepihak.


“Kita bicara mengenai permasalahannya, nah sayangnya memang, ketika ide ini tercetus, yang keluar di pemerintahan itu adalah dari sisi negatifnya. Di mana potongan gaji untuk Tapera menjadi sorotan yang paling tajam di masyarakat,” tuturnya.

Permasalahan itu kembali memanas di tengah publik, lantaran pemerintah tidak memberikan gambaran atau penjelasan secara komprehensif mengenai manfaat yang didapat rakyat ketika menabung di Tapera itu.

“Manfaat yang diterima oleh peserta Tapera tidak pernah terdeskripsikan secara rinci dan secara tajam, ini membuat program yang seharusnya dirancang baik, tidak tereksekusi dengan baik. Jadi startnya saja sudah gagal,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya