Berita

Mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir/Repro

Politik

Tapera Sarat Kelemahan

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 21:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada sejumlah beberapa kelemahan dalam sistem tabungan perumahan rakyat (Tapera), salah satunya sistem informasi yang belum memadai untuk masyarakat.

Demikian disampaikan mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, dengan tema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" pada Minggu malam (9/6).

"Kelemahan atau keterbatasan BP Tapera juga karena administrasinya," kata Amanah.


Menurut Amanah, walaupun sedang diperbaiki, sistem informasinya belum cukup memungkinkan mereka untuk misalnya segera membayar dengan SLA atau service-nya.

Dalam sistem tersebut membutuhkan waktu satu pekan untuk seseorang berhak menerima Tapera dan harus dibayarkan atau satu minggu setelah orang wafat harus sudah terima manfaatnya dan seterusnya.

Ia lantas memberikan contoh model perumahan yang ada di Amerika Serikat dengan system sangat bervariasi dan tergantung dari negara bagian.

Misalnya di negara bagian California yang sudah menyediakan hunian untuk kelompok komunitas tertentu.

“Ada perumahan untuk orang tua, di mana kalau anak berkunjung di situ sekian hari, lebih dari yang semestinya, itu akan mendapat peringatan. Karena di sana fasilitas sarana prasarananya khusus untuk orang tua,” kata Amanah.

Kemudian, kata Amanah, di beberapa negara juga menerapkan sistem sewa tidak berupa hak milik.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya