Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Politik

AHY: Kita Harus Rumuskan Roadmap Menuju Indonesia Emas 2045

SABTU, 08 JUNI 2024 | 19:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Visi Indonesia Emas 2045 sering didiskusikan di ruang publik. Tapi ide itu seringkali belum diperkuat dengan penjelasan bagaimana strategi untuk mencapainya.

Hal itulah yang menjadi fokus utama penelitian doktoral Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

“Kita harus harus paham apa potensi kita, sektor strategis apa yang harus kita prioritaskan, agar kita bisa menentukan roadmap pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6).


Untuk membedah gagasan dalam disertasi itu, AHY melakukan pengambilan data penelitian dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di daerah Jakarta Selatan pada Rabu (5/6).

Pada kesempatan itu, AHY fokus mendengarkan dan mencatat poin-poin penting dan berbagai pandangan konstruktif dari para narasumber yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi dunia industri, pengusaha, anggota legislatif, dan para pejabat tinggi sejumlah kementerian terkait.

Menteri Pendidikan periode 2009-2014 Mohammad Nuh yang ikut menjadi narasumber di FGD ini menjelaskan, mengapa Visi Indonesia Emas harus terwujud 2045.

"Itu bukan hanya momentum 100 tahun kemerdekaan, tetapi karena ketemunya tiga hal, yang 20 tahun lalu nggak ketemu tiga hal ini," kata Nuh.

Momentum yang dimaksud Nuh adalah momentum 1 abad Indonesia, dan bersatunya modal yaitu bonus demografi dan opportunity pergeseran kekuatan dunia ke Asia.

"Oleh karena itu Pak AHY, kebutuhan kepemimpinan yang transformasional, yang Pak AHY teliti sekarang itu tepat, karena kalau meleset bisa nggak ketemu lagi tiga hal itu," tuturnya.

Apalagi, kata Nuh lagi, AHY bukan sekedar akademisi, tapi punya bobot politik yang kuat.

"Jadi kalau yang menyuarakan Indonesia Emas itu orang yang memiliki basis akademik yang kuat dan punya dampak politik yang kuat, itu sangat pas," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya