Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari/RMOL
Puluhan kendaraan dan barang mewah telah disita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya mengusut dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW).
Tim penyidik memang terus mengumpulkan alat bukti dugaan pencucian uang yang dilakukan tersangka Rita Widyasari.
"Dalam perkara dimaksud, penyidik KPK telah melakukan penyitaan 536 dokumen, bukti elektronik, kendaraan sebanyak 91 unit, terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, dan lain-lain," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).
Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 barang mewah berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille, dan lain-lain.
Ali menjelaskan, penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka sebagai upaya optimalisasi
asset recovery untuk dikembalikan kepada negara yang diduga dari hasil kejahatan korupsi.
Rita sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, pada 16 Januari 2018. Mereka diduga secara bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD, selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.
Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.
Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.
Rita juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.
