Antisipasi Kerawanan Pilkada, KPU Diminta Tingkatkan Koordinasi dengan TNI-Polri

Penyelenggara Pemilu diminta  meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri untuk menangani potensi masalah keamanan Pilkada Serentak 2024.

Menurut pandangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, dilaksanakannya Pilkada serentak bisa memunculkan kerawanan. Sebab tidak semua daerah memiliki jumlah personel keamanan yang mencukupi.

"Dulu kalau mengadakan pilkada dan aparat keamanannya tidak memadai biasanya ada BKO dari aparat keamanan (wilayah) tetangga. Kalo Karawang bantuannya ya dari Purwakarta," kata Saan lewat keterangan resminya, Rabu (5/6).

"Nah kalau semua Pilkada, maka tidak ada yang saling backup," sambung legislator Partai Nasdem itu.

Saan mengingatkan bahwa tensi Pilkada lebih tinggi daripada pemilu. Sehingga koordinasi antara lembaga penyelenggara, pemerintahan daerah, dan aparat keamanannya harus terus ditingkatkan.

"Oleh karena itu, penting KPU dengan aparat kepolisian, dengan TNI berkoordinasi lebih intens karena menyangkut tingkat keamanan,” pungkasnya.

Diketahui, pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.