Berita

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menjadi narasumber diskusi PWI bertajuk Pilkada Damai 2024 di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Pers Harus Mampu Pengaruhi Daya Kritis Masyarakat dalam Pilkada 2024

RABU, 05 JUNI 2024 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Media massa memiliki peran yang sangat penting untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Bukan hanya menginformasikan tahapan prosedural Pilkada, namun media harus mampu mempengaruhi daya kritis masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat menjadi narasumber diskusi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertajuk Pilkada Damai 2024 di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

"Peran pers sebagai watchdog pada pemerintahan mengawasi baik dalam rangka merancang regulasi, melaksanakan regulasi, dan impact regulasi bagi masyarakat," kata Ninik.


Ninik juga menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi menjadi wadah untuk mengajak partisipasi publik. Hal ini tentunya berbeda melakukan mobilisasi.

Pilkada Serentak 2024 diprediksi memiliki sejumlah tantangan mulai dari polarisasi, politik identitas hingga transaksi politik uang.

Oleh karena itu, Ninik mengajak seluruh pihak, tidak hanya insan pers, untuk saling menjaga agar pemilu berjalan sukses dan partisipatif.

"Soal konteks kedamaian dan keadaban pemilu ini masih sangat terganggu dengan politik uang ini itu kayak barangnya ada tapi nggak kelihatan siapa yang ngasih siapa yang menerima," pungkas Ninik.

Diskusi tersebut turut dihadiri Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Kepala Biro Operasional (Karoops) Polda Metro Jaya Kombes Pol Tory Kristianto, dan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya