Berita

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono/RMOL

Politik

Kepala Otorita IKN Mundur Dinilai karena Ada Tekanan dan Salah Kelola

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dinilai publik sebagai tanda permasalahan tata kelola, dan juga ada tekanan pekerjaan yang sulit diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira,  saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).

"Berarti ini menunjukkan bahwa ada masalah sehingga Kepala Otorita IKN ini mundur. Apakah karena ada tekanan, apa karena tahu sedang menjalankan penugasan yang sangat berat dan tidak mungkin untuk dilakukan," ujar Bhima.


Dia mengamati, investasi di IKN oleh pengusaha dalam negeri maupun luar negeri terbilang mandek hingga hari ini, karena dia mendapati belum ada realisasi yang terlihat dalam mega proyek pemerintahan Jokowi tersebut.

"Termasuk ketika banyak investor yang belum merealisasikan investasinya, baru sekadar letter of intent, dan mengandalkan dana APBN yang sangat besar. Atau ini karena ada masalah tata kelola misalnya," tuturnya.

Oleh karena itu, Bhima melihat tanda-tanda kemandekan dalam proses pembangunan IKN di masa pemerintahan selanjutnya, tepatnya ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia.

"Jadi ini menjadi cerminan tidak baik, sinyal yang negatif. Dan khawatir ini akan menunda lagi keberlanjutan kepastian proyek IKN, terutama di pemerintahan yang baru ke depan," demikian Bhima menambahkan.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya