Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Program Makan Bergizi Gratis Bisa Dongkrak Ekonomi 8 Persen

SELASA, 04 JUNI 2024 | 15:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ekonomi Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi pada kisaran 6 - 8 persen untuk bisa mencapai visi Indonesia emas 2045.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan program perbaikan sumber daya manusia (SDM), termasuk melalui program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Program makan bergizi, menurut Menkeu, menjadi salah satu program yang penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.


"Dengan demikian, program perbaikan sumber daya manusia (SDM) termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas SDM Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/6).

Indonesia perlu belajar dari negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan yang secara konsisten berinvestasi pada kualitas SDM. Hal ini mampu meningkatkan produktivitas sehingga dapat terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle-Income Trap/MIT).

Menurutnya harus ada perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peran investasi dan pertumbuhan manufaktur yang menjadi sektor kunci bagi perjalanan menuju Indonesia emas 2045.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya