Berita

Presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net

Politik

Semua Kebijakan Kontroversial Jokowi Bakal Bebani Prabowo

SELASA, 04 JUNI 2024 | 09:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Semua kebijakan kontroversi era Joko Widodo bakal menjadi beban tugas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Demikian ditegaskan legislator dari Fraksi PKB DPR, Yanuar Prihatin, terkait maraknya kebijakan yang mengundang polemik di tengah masyarakat.

Yanuar mengurai kebijakan kontroversi baru-baru ini, yang datang beriringan, seperti naiknya uang kuliah tunggal (UKT), kenaikan pajak dan bahan pokok, Tapera, dan konsesi izin tambang bagi Ormas keagamaan, hingga mundurnya dua pimpinan OIKN.


"Satu hal yang menarik, kejadian itu juga beriringan dengan sejumlah kebijakan kontroversial lain di akhir masa jabatan Jokowi," kata Yanuar, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).

"Entah, berikutnya apalagi kebijakan yang direncanakan pemerintah," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan kontroversial itu pada saatnya akan memberatkan Prabowo-Gibran dalam memimpin negara.

"Hampir semua kebijakan itu pasti akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Apalagi sebagian kebijakan itu bersentuhan langsung dengan golongan masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Dia justru mempertanyakan kemungkinan langkah pemerintahan Jokowi itu dalam rangka tes ombak kepemimpinan Prabowo.

"Apakah Jokowi sedang menguji kepemimpinan Prabowo? Wallahu'alam bishawab. Kita lihat saja perkembangan berikutnya," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya