Pembangunan IKN Tak Sesuai Rencana

Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dinilai tidak sesuai rencana. Penilain itu disampaikan anggota Fraksi PKS dari Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama.

"Melihat kondisi terkini, kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik fisik maupun finansial,” kata Suryadi kepada wartawan, di Jakarta, Senin (3/6).

Dia juga mengatakan, jika melihat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang di dalamnya menargetkan pembiayaan pembangunan IKN yang belum ada setengahnya, cukup jelas bahwa pembangunan IKN memang tidak sesuai rencana.

“Durasi 5 tahun serta biaya Rp466,04 triliun, dari APBN Rp90,35 triliun, KPBU Rp252,46 triliun, dan  badan usaha atau swasta Rp123,23 triliun,” rincinya.

Kenyataannya, kata Suryadi, yang terjadi hingga hari ini, total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga 2024 sudah akan tembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun.

“Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah,” tambahnya.

Sejak 2023 hingga Januari 2024, kata dia lagi, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yakni dari sektor swasta Rp35,9 triliun, sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun.

"Padahal, investasi yang ditargetkan masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta pada pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat pemerintah,” tutupnya.