Berita

Kepala BPPOK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/RMOL

Politik

Demokrat Santai Tim Gugus Tugas Didominasi Petinggi Gerindra

SENIN, 03 JUNI 2024 | 14:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat merepons santai perihal pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang didominasi oleh elite Partai Gerindra.

Kepala BPPOK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa pihaknya tak masalah dengan hal tersebut. Sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo selaku Presiden terpilih.

“Intinya itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan tentu Pak Prabowo harus mengutus orang- orang terdekat,” kata pria yang akrab disapa Kang Hero itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/6).


Lagi pula, kata Kang Hero, Tim Gugus Tugas itu merupakan upaya sinkronisasi pemerintahan baru kelak.

“Ini kan tidak disebut transisi tapi sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek,” kata Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini.

Lebih jauh, Kang Hero meyakini Prabowo sudah mengomunikasikan pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi tersebut dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisi nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden,” kata Kang Hero.

“Jadi menurut saya tidak mempersoalkan itu,” sambungnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam rangka masa transisi pemerintahan baru.

Gugus tugas ini pun diperkenalkan saat kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat lalu (31/5).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran diisi oleh para petinggi Gerindra.

Adapun, Tim Gugus Tugas ini diketuai oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran adalah Ahmad Muzani yang juga Sekjen Gerindra. Tiga Anggota Gugus Tugas itu adalah Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono dan Prasetyo Hadi yang juga Waketum Gerindra.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya