Berita

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kiri) mendampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan/Net

Politik

PAN Dukung Percepatan Transisi Energi untuk Pengembangan Ekonomi Hijau

SABTU, 01 JUNI 2024 | 16:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Percepatan pembangunan ekonomi hijau merupakan suatu keharusan, karena cakupannya bukan hanya mengenai transisi menuju energi bersih dan terbarukan saja. Tetapi, akan unlocking value dari potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Begitu pandangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi Pidato Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Dumai, Riau, Sabtu (1/6).

“Melalui proses transisi energi kita akan mengembangkan potensi energi terbarukan Indonesia yang melimpah mencapai 3.500 GW, seperti energi surya, panas bumi, bayu, hidro," ujar Eddy dalam kepada wartawan, Sabtu (1/6).


"Selain itu potensi bioenergi yang dimiliki Indonesia juga sangat besar, sekitar 57GW," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyampaikan, ketika Indonesia berkomitmen mengembangkan berbagai peluang energi terbarukan maka otomatis ekonomi hijau akan bergerak.

Hal ini, lanjutnya, karena membangun sumber-sumber energi dalam negeri akan menciptakan industri dan manufaktur baru, menyerap tenaga kerja serta memanfaatkan hasil produksi industri dalam negeri.

"Belum lagi ketika kita jalankan program hilirisasi tanaman menjadi energi, seperti biofuel, biodiesel dan bio avtur. Selain melahirkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, kita juga akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar," tuturnya.

Eddy menambahkan, selama ini PAN juga terlibat aktif memberikan ide dan masukan kebijakan untuk penyusunan Program Transisi Energi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kami akan mendukung penuh pemerintahan yang akan datang untuk mempercepat proses transisi energi dalam rangka menciptakan energi yang bersih serta membuka berbagai potensi ekonomi hijau yang terkandung di dalamnya," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya