Berita

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kiri) mendampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan/Net

Politik

PAN Dukung Percepatan Transisi Energi untuk Pengembangan Ekonomi Hijau

SABTU, 01 JUNI 2024 | 16:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Percepatan pembangunan ekonomi hijau merupakan suatu keharusan, karena cakupannya bukan hanya mengenai transisi menuju energi bersih dan terbarukan saja. Tetapi, akan unlocking value dari potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Begitu pandangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi Pidato Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Dumai, Riau, Sabtu (1/6).

“Melalui proses transisi energi kita akan mengembangkan potensi energi terbarukan Indonesia yang melimpah mencapai 3.500 GW, seperti energi surya, panas bumi, bayu, hidro," ujar Eddy dalam kepada wartawan, Sabtu (1/6).


"Selain itu potensi bioenergi yang dimiliki Indonesia juga sangat besar, sekitar 57GW," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyampaikan, ketika Indonesia berkomitmen mengembangkan berbagai peluang energi terbarukan maka otomatis ekonomi hijau akan bergerak.

Hal ini, lanjutnya, karena membangun sumber-sumber energi dalam negeri akan menciptakan industri dan manufaktur baru, menyerap tenaga kerja serta memanfaatkan hasil produksi industri dalam negeri.

"Belum lagi ketika kita jalankan program hilirisasi tanaman menjadi energi, seperti biofuel, biodiesel dan bio avtur. Selain melahirkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, kita juga akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar," tuturnya.

Eddy menambahkan, selama ini PAN juga terlibat aktif memberikan ide dan masukan kebijakan untuk penyusunan Program Transisi Energi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kami akan mendukung penuh pemerintahan yang akan datang untuk mempercepat proses transisi energi dalam rangka menciptakan energi yang bersih serta membuka berbagai potensi ekonomi hijau yang terkandung di dalamnya," pungkasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya