Berita

Ekonom Anthony Budiawan/Net

Bisnis

Anthony Budiawan: Kebijakan Tapera Tidak Manusiawi

SABTU, 01 JUNI 2024 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dipaksakan pemerintah dianggap pakar ekonomi Anthony Budiawan tidak manusiawi.

Anthony menjelaskan lewat data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia sebanyak lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia tidak mampu menabung dan berpendapatan di bawah UMR.

"Terkait itu, saya bilang ini tidak manusiawi, pertama adalah begini, kenapa tidak bisa, tidak mampu, bahwa kredit itu diberikan? Karena rakyat miskin di Indonesia itu, yang pendapatannya Rp1,38 juta per orang per bulan, itu ada 168,8 juta orang, ini data Bank Dunia," kata Anthony dalam acara diskusi virtual ‘Tapera: Bisakah Jadi Solusi’, Jumat malam (31/5).


"Jadi sangat luar biasa," tambahnya.

Dia menegaskan banyak masyarakat yang saat ini juga terjerat pinjaman online sehingga mustahil untuk mendesak masyarakat untuk menabung.

"Bagaimana orang bisa menabung? Bagaimana orang ini dipaksa? (ini) tidak manusiawi. Kita lihat juga bahwa mereka terjerat dengan pinjol. Jangan kata untuk menabung. Untuk konsumsi diri sendiri saja mereka harus berutang," tegasnya.

Dengan pendapatan yang kecil itu, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana caranya agar pendapatan masyarakat meningkat sehingga bisa menabung untuk membeli perumahan.

"Ini pendapatannya masih rendah sekali. Bagaimana orang yang mempunyai pendapatan rendah itu, bisa disuruh menabung? Nah ini masalahnya. Jadi pinjol aja banyak yang bunuh diri banyak yang diancam bagaimana itu. Karena pendapatan masyarakat rendah," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya