Berita

Menteri Perang dari Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz/Net

Dunia

Menteri Perang Israel Ancam Bubarkan Pemerintahan Netanyahu

JUMAT, 31 MEI 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketegangan internal Israel semakin terasa kuat setelah Menteri Perang dari Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset atau parlemen.

Mengutip Reuters pada Jumat (31/5), langkah ini menyusul ultimatum Gantz yang dikeluarkan Mei lalu, menuntut agar Netanyahu menyetujui pembentukan pemerintah Gaza.

Gantz mengancam akan keluar dari koalisi jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, meskipun partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri dan sekutu sayap kanan masih memiliki mayoritas kursi tanpa Gantz.


Partai Likud merespons dengan mengatakan bahwa pembubaran pemerintah akan merugikan upaya mereka membebaskan 120 sandera yang masih ditahan Hamas.

Netanyahu, yang telah lama mengukuhkan reputasinya sebagai sosok yang agresif dalam bidang keamanan, menghadapi meningkatnya ketidakpuasan publik setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Serangan Israel di Gaza sejak saat itu telah memicu kecaman internasional, termasuk dari sekutu terpenting Israel, Amerika Serikat.

Gantz bergabung dengan pemerintahan Netanyahu tak lama setelah serangan 7 Oktober. Sebagai anggota kabinet perang, ia membantu mengatur serangan Israel di Gaza, namun ketegangan semakin meningkat seiring perang yang tidak kunjung selesai.

Dia telah muncul sebagai saingan politik utama Netanyahu sejak 7 Oktober, dengan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ia akan menerima suara terbanyak jika pemilu sela diadakan.

Partai Gantz, bagaimanapun, hanya memiliki delapan kursi di parlemen dari 120 kursi dan koalisi sayap kanan Netanyahu menguasai mayoritas dengan 64 kursi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya