Berita

Menteri Perang dari Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz/Net

Dunia

Menteri Perang Israel Ancam Bubarkan Pemerintahan Netanyahu

JUMAT, 31 MEI 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketegangan internal Israel semakin terasa kuat setelah Menteri Perang dari Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset atau parlemen.

Mengutip Reuters pada Jumat (31/5), langkah ini menyusul ultimatum Gantz yang dikeluarkan Mei lalu, menuntut agar Netanyahu menyetujui pembentukan pemerintah Gaza.

Gantz mengancam akan keluar dari koalisi jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, meskipun partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri dan sekutu sayap kanan masih memiliki mayoritas kursi tanpa Gantz.


Partai Likud merespons dengan mengatakan bahwa pembubaran pemerintah akan merugikan upaya mereka membebaskan 120 sandera yang masih ditahan Hamas.

Netanyahu, yang telah lama mengukuhkan reputasinya sebagai sosok yang agresif dalam bidang keamanan, menghadapi meningkatnya ketidakpuasan publik setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Serangan Israel di Gaza sejak saat itu telah memicu kecaman internasional, termasuk dari sekutu terpenting Israel, Amerika Serikat.

Gantz bergabung dengan pemerintahan Netanyahu tak lama setelah serangan 7 Oktober. Sebagai anggota kabinet perang, ia membantu mengatur serangan Israel di Gaza, namun ketegangan semakin meningkat seiring perang yang tidak kunjung selesai.

Dia telah muncul sebagai saingan politik utama Netanyahu sejak 7 Oktober, dengan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ia akan menerima suara terbanyak jika pemilu sela diadakan.

Partai Gantz, bagaimanapun, hanya memiliki delapan kursi di parlemen dari 120 kursi dan koalisi sayap kanan Netanyahu menguasai mayoritas dengan 64 kursi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya