Berita

Dok Foto/Net

Dunia

Dunia harus Beri Sanksi Israel Imbas Bantai Rakyat Palestina

KAMIS, 30 MEI 2024 | 14:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Serangan Israel ke Palestina yang tak kunjung berhenti menyebabkan mata dunia terbuka. Banyak negara yang sudah mengecam tindakan Israel dengan memberikan sanksi di PBB.

Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah menyatakan bahwa seharusnya dunia memberlakukan sanksi untuk Israel atas pembantaian massal warga sipil Palestina.

"Sudah seharusnya seluruh negara di dunia dan organisasi regional dan supra-negara memberlakukan sanksi terhadap Israel atas pembantaian terhadap rakyat Palestina," kata Insan dalam keterangannya, Kamis (30/5).


Menurut dia, Israel tidak menaati perintah Mahkamah Internasional untuk berhenti menyerang kamp pengungsian Rafah.

Hal ini, lanjut dia, jelas menunjukkan bahwa intensi Israel bukan berperang dengan Hamas melainkan menyingkirkan penduduk Palestina dari tanah mereka.

"Israel telah terbukti tidak menaati perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan ke Rafah. Israel, malah melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan korban bayi dengan kondisi tanpa kepala, ini jelas tujuannya melenyapkan penduduk Palestina dari tanahnya sendiri," bebernya.

Sejauh ini, korban jiwa terbanyak dari serangan tentara Israel adalah warga sipil. Sejak Oktober, Israel telah membunuh 36.000 warga sipil Palestina termasuk perempuan, anak-anak bahkan jurnalis.

"Israel sudah membantai 36.000 warga sipil Palestina. Mereka merenggut nyawa perempuan, anak-anak dan jurnalis pun tak luput dari target pembantaian Israel," tutup Insan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya