Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron/RMOL

Politik

Fraksi Demokrat Masih Bingung soal Tapera

RABU, 29 MEI 2024 | 16:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Demokrat DPR mempertanyakan metode program tabungan perumahan rakyat (Tapera) berbentuk uang atau rumah yang akan digunakan langsung oleh rakyat.

“Apakah iuran yang diberikan ini akan diberikan hanya dalam bentuk rumah ataukah diuangkan? Karena bagaimanapun kan kerja di perusahaan A pindah ke perusahaan B, perusahaan C, lokasinya semakin jauh,” tanya anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/5).

Dia juga mempertanyakan program tersebut sudah mendapatkan lokasi untuk perumahan rakyat yang menabung Tapera atau belum.


"Dan apakah juga pertanyaannya sudah ditetapkan tidak lokasi perumahan pada waktu pendaftaran Tapera itu dilakukan?” tanyanya lagi.

Herman mencontohkan seperti PNS di BP Tarung, berkantor di kota namun perumahannya jauh dari lokasi dia bekerja dan berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi pada program Tapera.

"Sehingga kalau dia menempati perumahan, ongkosnya sangat mahal pulang perginya. Ini ada banyak pengalaman yang bisa kita petik dari situasi ini,” jelas dia.

Oleh karena itu, kata Herman, pungutan ataupun kewajiban bagi para pekerja baik yang bekerja formal maupun yang mandiri 3 persen, 0,5 persen dari korporasi dan 2,5 persen dari individu harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.

Lanjut dia, pemerintah juga harus menjawab persoalan yang menjadi pertanyaan publik soal Tapera.

“Saya kira ini coba dipertimbangkan kembali keefektifannya. Apakah juga ini akan kemudian dikembalikan dalam bentuk rumah ataukah bisa diuangkan dengan menunjuk atau pun dengan peruntukannya adalah untuk perumahan, dan ini masih banyak pertanyaan sesungguhnya,” bebernya.

"Oleh karena itu, setiap peraturan ini harus didesiminasikan, setiap peraturan harus kita sosialisasikan kepada publik, yang pada akhirnya supaya publik, masyarakat, rakyat sebagai pengguna aturan ini betul-betul merasa tepat aturannya,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya