Berita

Narapidana terorisme (Napiter) menyatakan ikrar setia NKRI/Net

Politik

Muncul Tren Napiter Menulari Narapidana Narkoba di Lapas

RABU, 29 MEI 2024 | 04:11 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program pembinaan narapidana terorisme (Napiter) di Lembaga pemasyarakatan alis lapas, salah satunya dengan wawasan kebangsaan memperoleh dukungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kemenkumham Erwedi Supriyatno dalam diskusi publik Indopos.co.id/ Indoposco.id bertajuk "Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT.


Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan napiter kerap menimbulkan gejolak.

"Dulu kami kewalahan penanganan napiter terkait penempatan. Bahkan terjadi pemberontakan napiter dalam lapas," kata Erwedi.

"Apalagi ada tren napiter menular ke narapidana lain, seperti narapidana narkoba. Meskipun dulu satu blok, mereka bisa mempengaruhi dan ini berdampak besar," imbuhnya.

Ia menyebut, data terakhir sedikitnya 223 napiter menyatakan ikrar setia NKRI di 2023 dan 169 napiter menyatakan ikrar setia NKRI pada 2024.

"Tren terbaru napiter perempuan sangat tinggi. Dan ini jadi perhatian kita," kata Erwedi.

"Kami terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui program safari dakwah dengan mendatangi napiter yang telah menyatakan ikrar setia NKRI," imbuhnya.





Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya