Berita

Narapidana terorisme (Napiter) menyatakan ikrar setia NKRI/Net

Politik

Muncul Tren Napiter Menulari Narapidana Narkoba di Lapas

RABU, 29 MEI 2024 | 04:11 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program pembinaan narapidana terorisme (Napiter) di Lembaga pemasyarakatan alis lapas, salah satunya dengan wawasan kebangsaan memperoleh dukungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kemenkumham Erwedi Supriyatno dalam diskusi publik Indopos.co.id/ Indoposco.id bertajuk "Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT.


Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan napiter kerap menimbulkan gejolak.

"Dulu kami kewalahan penanganan napiter terkait penempatan. Bahkan terjadi pemberontakan napiter dalam lapas," kata Erwedi.

"Apalagi ada tren napiter menular ke narapidana lain, seperti narapidana narkoba. Meskipun dulu satu blok, mereka bisa mempengaruhi dan ini berdampak besar," imbuhnya.

Ia menyebut, data terakhir sedikitnya 223 napiter menyatakan ikrar setia NKRI di 2023 dan 169 napiter menyatakan ikrar setia NKRI pada 2024.

"Tren terbaru napiter perempuan sangat tinggi. Dan ini jadi perhatian kita," kata Erwedi.

"Kami terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui program safari dakwah dengan mendatangi napiter yang telah menyatakan ikrar setia NKRI," imbuhnya.





Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya