Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto/Istimewa

Politik

Menko Polhukam Wanti-wanti Keamanan Papua di Pilkada 2024

SELASA, 28 MEI 2024 | 19:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keamanan di wilayah Papua pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu perhatian pemerintah. Sebab, seiring pemekaran yang telah dilakukan di wilayah Papua, butuh strategi khusus terkait keamanan pelaksanaan pilkada.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menyebutkan, wilayah Papua menjadi salah satu daerah yang diantisipasi pada setiap pelaksanaan pilkada.

"Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5).


Guna mempersiapkan hal tersebut, Hadi memastikan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama beberapa institusi pemerintahan terkait digelar pada Rabu besok (29/5).

Rencananya, Rakor besok akan mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua KPU Hasyim Asyari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

"Serta perwakilan dari partai politik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua, dan sejumlah tokoh masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024 berjalan aman dan damai.

"Kita tentunya mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya," demikian Hadi. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya