Berita

Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron/Net

Dunia

Dukung Inisiatif Otonomi Sahara Maroko, Menlu Inggris: Ini Solusi Paling Realistis

MINGGU, 26 MEI 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Inisiatif otonomi Sahara Barat yang diajukan Kerajaan Maroko kembali mendapat dukungan kuat dari Inggris.

Dalam sebuah surat yang dilihat redaksi pada Minggu (26/5), Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron menyampaikan dukungan negaranya terhadap otonomi Sahara Maroko.

Dikatakan Cameron, dukungan terhadap inisiatif itu semakin kuat atas saran dari para akademisi Inggris terkemuka, salah satunya yakni Ketua Hukum Internasional dan Kajian Konstitusi Internasional Universitas Cambridge, Profesor Marc Weller.


"(Ini) memperkuat keyakinan kami bahwa Inggris harus memberikan dukungan proaktif terhadap Rencana Otonomi Maroko," tulisnya.

Tidak hanya itu, menurut penjelasan Cameron, inisiatif otonomi Sahara Maroko juga sejalan dengan prinsip-prinsip dan komitmen internasional Inggris untuk berkontribusi pada perdamaian di kawasan.

"Inisiatif Otonomi yang diusulkan oleh Maroko untuk Sahara Barat, diimbangi dengan penghormatan terhadap tradisi lokal dan aspirasi demokrasi, menawarkan jalan yang memungkinkan menuju perdamaian dan stabilitas abadi," kata dia.

Lebih lanjut, Menlu Inggris itu menggarisbawahi otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya cara yang paling mungkin dilakukan untuk menghentikan konflik di Sahara Barat.

"Menggalang rencana ini, yang pada akhirnya merupakan satu-satunya solusi realistis, menggarisbawahi komitmen global untuk menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Cameron menambahkan bahwa Maroko merupakan salah satu mitra penting dan sekutu strategis utama di Afrika Utara. Sementara Sahara Barat mempunyai potensi sumber daya energi yang tinggi dan mampu membantu rantai pasokan di masa mendatang.

Untuk itu, kata Cemeron, Inggris akan memperkuat keterlibatan proaktif dengan Maroko untuk mengamankan wilayah tersebut.

"Maroko layak mendapatkan dukungan penuh dan tegas dari kami. Ini adalah tanggung jawab kita, dan keamanan kawasan sangat menuntut hal ini," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya