Badan Pusat Statistik (BPS) merilis terdapat 9,9 juta anak muda Indonesia yang berusia 15 hingga 24 tahun atau masuk dalam kelompok Gen Z yang tidak bekerja.
Melihat itu, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna menyatakan apabila tidak diantisipasi segera akan menjadi bumerang.
“Harapannya bonus demografi yang kita miliki ini, dapat menjadi jawaban atas persoalan bangsa yang tengah dihadapi salah satunya kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir yang angkanya mencapai 1,3 juta jiwa pada 2023 padahal merupakan wilayah penghasil pangan. Bila saat ini digaungkan semangat menuju Indonesia Emas 2045, rasa-rasanya kita tidak sedang bergerak kepada hal itu. Maka perlu segera berbenah, agar tidak menjadi bumerang bonus demografi ini,” kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (26/5).
Lanjut dia, data itu menunjukan anak muda yang menganggur dan tidak menerima pendidikan atau pelatihan kejuruan (not in employment, education, and training/NEET) angkanya sangat besar. Lebih rinci, anak muda yang paling banyak NEET justru ada di daerah perkotaan yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan.
“Demikian adanya, anak muda di pesisir terutama yang hidup di perkampungan pesisir ibu kota kesempatannya berusaha atau bekerja sangat kecil. Mengapa demikian, pertama laut yang menjadi lapangan pekerjaan secara turun temurun kesehatanya menurun akibat limbah dan kebijakan darat lainnya yang berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan pesisir,” tegas dia.
Demikian juga anak muda di desa pesisir, terlebih dihadapkan kepada keterbatasan akses pendidikan dan informasi menjadikan mereka pada akhirnya memilih melakukan urbanisasi dan meninggalkan pekerjaan turun temurunnya mengurusi laut.
“Jadi bilamana jumlah nelayan menurun atau bahkan ke depan kita kekurangan nelayan, hal tersebut disebabkan hal-hal demikian. Terutama mengingat menjadi nelayan memiliki risiko tinggi, sedang penghasilannya rendah dan belum memiliki standar perlindungan jaminan sosial yang memadai,” tegasnya lagi.
Sambung Hendra, menurunnya minat anak muda menjadi nelayan atau bekerja di sektor kelautan perikanan akan menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan kehidupan dan ekonomi laut Indonesia.
“Langkahnya, negara harus hadir memberikan harapan dan dukungan nyata berupa memberikan akses pendidikan dan infrastruktur fisik dan non fisik yang dapat menunjang ekosistem usaha kelautan perikanan,” imbuh dia.
Hendra menambahkan 80 persen nelayan berpendidikan SMP ke bawah. Dia berharap ke depan angkanya berubah menjadi rata-rata SMA. Sehingga nelayan dapat memiliki daya saing dan akan tercapai Indonesia Emas 2045.
“Tentu pendidikan yang diberikan juga harus sesuai dengan potensi yang kita miliki, terutama potensi sumber daya alam. Hal ini agar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan tidak mengedepankan eksploitasi dan kerusakan lainnya yang sifatnya hanya menguntungkan sementara,” bebernya.
Selain itu, Hendra berharap para anak muda di perkampungan pesisir mendapatkan pelatihan terutama terkait dengan penambahan nilai dan pemasaran hasil produksi. Menurutnya, pesisir memiliki sumber daya alam yang memiliki potensi besar, contoh kecilnya adalah potensi dari hutan mangrove.
Lanjut Hendra, laut membuka lapangan pekerjaan yang luas dan besar selama dikelola dengan baik dan kebijakan yang berkelanjutan hadir. Sehingga ekosistem usaha dan lautnya sehat, mulai dari usaha seperti penangkapan ikan, budidaya laut, pariwisata dan rekreasi, pelayaran dan transportasi, pembuatan kapal dan perahu, serta produksi energi terbarukan.
“Tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan jumlah dan kualitas pekerjaan serta jumlah pendapatan yang dihasilkan, sehingga akan menarik minat anak muda untuk bekerja sebagai nelayan atau di sektor kelautan perikanan lainnya,” pungkasnya.
