Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kemenkeu Lunasi Pembayaran Kompensasi Listrik ke PLN Rp17,83 Triliun

SABTU, 25 MEI 2024 | 12:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah dilaporkan telah melunasi pembayaran kompensasi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp17,83 triliun untuk kuartal IV-2023.

Kementerian Keuangan dalam pernyataannya mengatakan bahwa pembayaran dana kompensasi ini dilakukan karena adanya selisih tarif listrik beberapa golongan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pelunasan kompensasi oleh pemerintah ini dapat menjaga likuiditas perusahaan.


Selain itu, pembayaran kompensasi ini juga dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah pada upaya menggerakkan roda perekonomian lewat sektor kelistrikan.

"Kami berterima kasih untuk dukungan pemerintah Indonesia. Negara benar-benar hadir mendukung layanan kelistrikan dan membantu perseroan untuk terus bertumbuh dengan arus kas positif,” ujar Darmawan, Jumat (24/5).

Menurut Darmawan, di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah bersama PLN telah berkomitmen untuk terus menghadirkan energi listrik yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, yang ditunjukkan lewat kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini langkah konkrit pemerintah di mana tata kelola yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Ini juga wujud bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan,” tuturnya.

Adapun penjualan listrik PLN pada 2023 sendiri tercatat mengalami kenaikan menjadi 285,23 Terawatt hour (TWh). Realisasi penjualan ini tumbuh 5,32 persen secara year on year (yoy) dari tahun 2022 sebesar 270,82 TWh.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya