Pemerintah dilaporkan telah melunasi pembayaran kompensasi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp17,83 triliun untuk kuartal IV-2023.
Kementerian Keuangan dalam pernyataannya mengatakan bahwa pembayaran dana kompensasi ini dilakukan karena adanya selisih tarif listrik beberapa golongan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pelunasan kompensasi oleh pemerintah ini dapat menjaga likuiditas perusahaan.
Selain itu, pembayaran kompensasi ini juga dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah pada upaya menggerakkan roda perekonomian lewat sektor kelistrikan.
"Kami berterima kasih untuk dukungan pemerintah Indonesia. Negara benar-benar hadir mendukung layanan kelistrikan dan membantu perseroan untuk terus bertumbuh dengan arus kas positif,” ujar Darmawan, Jumat (24/5).
Menurut Darmawan, di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah bersama PLN telah berkomitmen untuk terus menghadirkan energi listrik yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, yang ditunjukkan lewat kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Ini langkah konkrit pemerintah di mana tata kelola yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Ini juga wujud bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan,” tuturnya.
Adapun penjualan listrik PLN pada 2023 sendiri tercatat mengalami kenaikan menjadi 285,23 Terawatt hour (TWh). Realisasi penjualan ini tumbuh 5,32 persen secara year on year (yoy) dari tahun 2022 sebesar 270,82 TWh.
