Berita

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat/RMOL

Politik

Jalin Komunikasi Jelang Pilkada 2024, Tapi PDIP Bentengi Kader Potensial Agar Tak Dicuri

JUMAT, 24 MEI 2024 | 13:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) turut merumuskan garis besar strategi pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa dalam garis partai juga akan dipertimbangkan bagaimana PDIP bisa bekerjasama dengan partai-partai lain di Pilkada 2024.

"Jadi sekali lagi meskipun PDI Perjuangan bisa maju sendiri, tapi tetap kita menjalin hubungan yang baik dengan partai-partai dengan mengedepankan kearifan lokal," kata Djarot saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).


Ia menambahkan, nantinya para kepala-kepala daerah dari PDIP yang dianggap berhasil akan diberikan surat tugas dari DPP Partai. Tugas tersebut untuk melakukan konsolidasi, salah satunya agar tak ada kader potensial untuk Pilkada justru jadi incaran partai lain.

"Diberikan surat tugas untuk melakukan konsolidasi pemenangan di 3 pilar partai untuk melakukan komunikasi politik di masing-masing wilayahnya pada yang dikasih surat tugas dan untuk turun ke bawah untuk kita lihat hasil survei," katanya.

"Ini dimaksudkan bahwa mereka mendapatkan betul-betul penugasan dari DPP partai. Karena kalau nggak begitu tadi bener itu istilahnya dicuri atau mencurikan diri," sambungnya.

Djarot menegaskan, jika hal itu merupakan komitmen partai. Karena di dalam politik, PDIP itu ada kesetiaan, yang bukan hanya kesetiaan pada partai, tapi juga kesetiaan pada rakyat dan pada konstitusi.

Adapun dalam kesempatan yang sama Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan, jika memang setiap momen Pilkada, aksi pembajakan kader partai kerap terjadi. Untuk itu, forum Rakernas ini dilakukan agar hal buruk tersebut tak terjadi.

"Tiap pilkada kan selalu begitu (aksi pembajakan kader). Apalagi ini setelah pemilu kemarin banyak apa namanya intervensi apa segala macam tentu pasti ada dampak dampaknya. Tapi kan kita lihat saja nanti justru itu di bahas di sini (Rakernas)," katanya.

"Itu yang harus kita diskusikan agar kita tak cuma bisa berasumsi," imbuhnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya