Berita

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/RMOLJabar

Politik

Gen Z Pengangguran Ancam Bonus Demografi, Pembangunan SDM Harus Lebih Diutamakan

JUMAT, 24 MEI 2024 | 04:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Fenomena maraknya kalangan Gen Z yang menganggur merupakan ancaman serius bagi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Jika tidak diiringi kesempatan kerja yang besar, bonus demografi bisa menjadi bom waktu.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun (Gen Z) berstatus not in employment, education, and training (NEET) alias menganggur.

BPS merinci, anak muda yang paling banyak NEET justru berada di daerah perkotaan, yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan.

"Angka 10 juta pengangguran Gen Z sudah jadi tanda-tanda jika bonus demografi kita tidak terkelola dengan baik," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (23/5).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, anak muda saat ini tidak bisa disamakan dengan generasi sebelumnya. Artinya, harus ada treatment khusus, terutama dari sisi pendidikan maupun dunia kerja

"Kita sudah menyadari hadirnya bonus demografi, maka di hulu pentingnya pendidikan skill dan di hilir pentingnya terbukanya luas kesempatan kerja," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu mengungkap sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menekan pengangguran di kalangan Gen Z. Terlebih bagi Jawa Barat yang memiliki 25,39 juta angkatan kerja.

Menurut Haru, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) harus menjadi fokus pemerintah untuk menghadapi bonus demografi. Sehingga, angkatan kerja yang banyak bisa terserap dan benar-benar bermanfaat.

“Jangan sampai angkatan kerja banyak tapi enggak kerja, karena enggak siap. Lapangan kerja ada, tapi enggak terampil, kan repot. Itu yang saya harap justru kita ini fokusnya ke SDM, jangan infrastruktur saja,” beber Haru.

Haru pun menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, termasuk upaya menghilangkan paradigma sekolah favorit menjadi langkah yang harus dilakukan sebagai pondasi dasar dalam membentuk SDM unggul.

"Yang bagus itu siswanya, bahkan kalau gurunya beda-beda jadi aneh. Karena guru harus standar, baik negeri atau swasta harus sama," tegas bakal calon Gubernur Jawa Barat dari PKS.

"Sekolah di mana saja yang dekat dengan rumahnya kualitasnya sama, yang penting infrastruktur sama dan itu bagian dari upaya pemerataan pembangunan," paparnya.

Jika pembangunan SDM bisa menjadi fokus pemerintah, Haru optimistis, Indonesia Emas 2024 bisa terwujud karena bonus demografi yang disiapkan adalah generasi berdaya.

“Jadi kita fokus ke SDM. Kita harus mempersiapkan bonus demografi secara serius,” pungkas Haru.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya