Komitmen Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan reformasi hukum membutuhkan sosok profesional yang harus ditempatkan pada jabatan menteri yang menangani persoalan hukum dan HAM.
Dari berbagai nama yang digadang cocok masuk kabinet, sosok Fahri Bachmid dinilai menjadi tepat untuk mewujudkan reformasi hukum tersebut.
Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBHMI) PB HMI Periode 2018 - 2020 Abdul Rahmatullah Rorano S. Abubakar menilai Fahri Bachmid memiliki segudang pengalaman profesional yang memumpuni khususnya dibidang hukum, baik itu sebagi pengajar maupun Ahli Hukum Tata Negara. Selain itu, Fahri juga memiliki peran penting sebagai kuasa hukum Prabowo-Gibran di pilpres 2024.
“Dengan kompetensi akademis maupun praktisi, saya kira Saya kira Bang Fahri Bachmid layak dan tepat diajukan sebagai kandidat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBHMI) PB HMI Periode 2018 - 2020 Abdul Rahmatullah Rorano S. Abubakar, Kamis (23/5).
Apalagi, kata Rorano dalam Asta Cita Preisden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran telah memaparkan komitmen untuk reformasi hukum serta pemberantasan korupsi yang dinilai menjadi paling urgen dalam pemerintahan mendatang.
“Jadi dalam hemat saya, jika Pak Prabowo menghendaki adanya menteri dengan pengalaman profesional di bidang hukum tentu sudah tepat Bang Fahri Bachmid menjadi salah satu nama yang masuk dalam prioritas.” ujar Rorano yang juga alumnus Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.
Lebih lanjut, Rorano mengatakan, Sebagai Penjabat Ketua Umum PBB, tentu Fahri Bachmid memiliki keungulan sebagai politisi sekaligus profesional yang juga ikut berkontribusi memenangkan Prabowo-Gibran. Ia meyakini, Presiden Terpilih akan mempercayakan pos menkumham kepada PBB.
“Presiden terpilih tentu akan menempatkan sosok yang tepat berdasarkan kebutuhan. Sebab itu, sangat logis jika pos menkumham diamanahi kepada PBB”. Tandas Rorano
Fahri Bachmid resmi terpilih sebagai Penjabat Ketua Umum PBB menggantikan posisi Yusril Izha Mahendra. Pergantian struktural pimpinan PBB itu sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di kantor Markas Besar (Mabes) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024).
