Berita

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah/Ist

Politik

DPR Soroti Biaya Pendidikan di Daerah 3T

KAMIS, 23 MEI 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah meminta agar Panja Pembiayaan Pendidikan dapat menekankan Pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan pendidikan di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Hal ini karena menurutnya perlu perhatian lebih bagi daerah 3T terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya.
 
“Saya juga mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan ini, nanti kita akan tekankan juga untuk prioritas pembiayaan pendidikan ini di daerah 3T dengan di daerah lain ini harus berbeda,” kata Anita dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).


Dia berpendapat bila kebutuhan di daerah 3T baik di Tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi terutama di Pulau Jawa dengan di daerah 3T berbeda. Sehingga komponen-komponen untuk pembiayaan pendidikan di daerah 3T harus menjadi perhatian khusus.

Hal itu karena selama ini masih dipukul rata, contohnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dirinya juga mengungkapkan kerap mendapat sejumlah aspirasi dari sejumlah guru-guru negeri di daerah terpencil yang masih berteriak soal keadilan. Lantaran terkadang tunjangan-tunjangan di daerah terpencil jarang dan telat dibayarkan.

“Jadi memang masih banyak persoalan dalam pembiayaan pendidikan, bicara soal kesejahteraan guru, bicara soal infrastruktur sekolah-sekolah, jalan menuju ke sekolah yang daerah-daerah sangat terpencil. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita,” ungkap Legislator Dapil NTT II itu.
 
Dia juga merasa sedih ketika dikirimkan video oleh para guru-guru di daerah terpencil mengenai kondisi jalanan yang harus mereka lewati untuk menuju ke sekolah terutama saat kondisi banjir yang mengharuskan mereka untuk berputar melewati satu hingga dua gunung.

Sementara guru-guru tersebut juga tidak diberikan fasilitas seperti kendaraan bermotor ataupun perahu untuk menyebrang.
 
“Nah ini juga membutuhkan perhatian bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan anggaran termasuk biaya-biaya pendidikan ini bukan hanya uang sekolah tapi gedung-gedung sekolah juga masih banyak yang rusak, kesejahteraan guru juga masih banyak yang rusak, infrastruktur juga masih banyak yang rusak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya