Berita

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah/Ist

Politik

DPR Soroti Biaya Pendidikan di Daerah 3T

KAMIS, 23 MEI 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah meminta agar Panja Pembiayaan Pendidikan dapat menekankan Pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan pendidikan di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Hal ini karena menurutnya perlu perhatian lebih bagi daerah 3T terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya.
 
“Saya juga mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan ini, nanti kita akan tekankan juga untuk prioritas pembiayaan pendidikan ini di daerah 3T dengan di daerah lain ini harus berbeda,” kata Anita dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).


Dia berpendapat bila kebutuhan di daerah 3T baik di Tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi terutama di Pulau Jawa dengan di daerah 3T berbeda. Sehingga komponen-komponen untuk pembiayaan pendidikan di daerah 3T harus menjadi perhatian khusus.

Hal itu karena selama ini masih dipukul rata, contohnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dirinya juga mengungkapkan kerap mendapat sejumlah aspirasi dari sejumlah guru-guru negeri di daerah terpencil yang masih berteriak soal keadilan. Lantaran terkadang tunjangan-tunjangan di daerah terpencil jarang dan telat dibayarkan.

“Jadi memang masih banyak persoalan dalam pembiayaan pendidikan, bicara soal kesejahteraan guru, bicara soal infrastruktur sekolah-sekolah, jalan menuju ke sekolah yang daerah-daerah sangat terpencil. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita,” ungkap Legislator Dapil NTT II itu.
 
Dia juga merasa sedih ketika dikirimkan video oleh para guru-guru di daerah terpencil mengenai kondisi jalanan yang harus mereka lewati untuk menuju ke sekolah terutama saat kondisi banjir yang mengharuskan mereka untuk berputar melewati satu hingga dua gunung.

Sementara guru-guru tersebut juga tidak diberikan fasilitas seperti kendaraan bermotor ataupun perahu untuk menyebrang.
 
“Nah ini juga membutuhkan perhatian bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan anggaran termasuk biaya-biaya pendidikan ini bukan hanya uang sekolah tapi gedung-gedung sekolah juga masih banyak yang rusak, kesejahteraan guru juga masih banyak yang rusak, infrastruktur juga masih banyak yang rusak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya