Jangan sampai BUMN hanya menjadi sarang penyamun, DPR RI harus segera memanggil perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak sehat karena memalukan pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, diperlukan evaluasi mendalam terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak sehat yang justru memalukan pemerintah sendiri dalam mengelola perusahaan tersebut.
Pandangan itu disampaikan Saiful Anam menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, yang menyebut masalah utama gaji karyawan yang belum dibayar pada perusahaan BUMN ada di anak usaha Indofarma, atau cucu usaha Biofarma, yaitu Indofarma Global Medika.
"Itu kan menyangkut hak-hak karyawan yang mesti dipenuhi, tidak elok rasanya BUMN seperti Indofarma sampai menunggak ratusan miliar, tentu ini harus menjadi perhatian serius kita bersama," kata Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).
Saiful menilai, hal tersebut tidak hanya mencoreng nama Indofarma, tetapi juga Kementerian BUMN, bahkan pemerintahan Presiden Jokowi.
"BUMN kan jelas keuangannya dari negara, jika sampai rugi maka tentu sangat memalukan, apalagi ini persoalannya menyangkut orang banyak dan persoalan perut yang harus segera diselesaikan," terang Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, tidak ada alasan untuk tidak diselesaikan berbagai persoalan di perusahaan BUMN. Mengingat, hal itu menyangkut harkat dan martabat bangsa. Jika berlarut-larut, maka semakin menunjukkan negara tidak bisa mengelola BUMN dengan baik.
Untuk itu, hal tersebut harus menjadi perhatian serius, tidak terkecuali oleh DPR sebagai wakil rakyat, DPR harus memanggil korporasi-korporasi BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang tidak sehat.
"Jangan sampai BUMN menjadi sarang penyamun bagi mereka yang hanya ingin mendapatkan penghasilan setiap bulannya saja, tapi BUMN yang dikomandoinya tidak berjalan dengan baik bahkan menyisakan problem sana sini," tegas Saiful.
Saiful juga menekankan, jangan sampai DPR dan pemerintah dirasa abai terhadap nasib para pekerja BUMN yang belum mendapatkan hak-haknya.
"Saya kira sekarang saatnya DPR dan pemerintah menyelesaikan benang kusut di dalam BUMN yang sakit harus segera disembuhkan atau disuntik mati sekalian agar tidak menambah beban anggaran dan moral dari negara," pungkas Saiful.
