Berita

Prabowo Subianto/Ist

Politik

Prabowo Justru Senang dan Perbolehkan Oposisi Ada di Pemerintahannya

RABU, 22 MEI 2024 | 22:20 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Oposisi diperlukan untuk menjalani fungsi check and balance di pemerintahan selanjutnya.

Pesan itu dipastikan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif dengan tvOne bertajuk 'Prabowo Subianto Bicara untuk Indonesia' yang dikutip redaksi Rabu malam (22/5).

"Boleh (jadi oposisi), bagus. Oposisi menurut saya bukannya tidak bagus, oposisi menurut saya perlu untuk check and balance, jadi tidak ada masalah oposisi," kata Prabowo.


Lanjut Prabowo, tidak masalah jika ada pihak atau partai yang menjadi oposisi nantinya.

Namun, opisisi dilandasi dengan kepentingan rakyat bukan golongan pribadi.

Sebagai contoh, peran oposisi yang terjadi di sejumlah negara bertugas dalam mengawasi, mengkritisi dan mengingatkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

"Kalau di beberapa negara disebut the loyal opotition, dia akan mengawasi pemerintah, dia akan mengkritisi pemerintah, dia akan ingatkan tapi tidak dalam arti destruktif atau negatif," kata Prabowo.

Itu sebabnya, Prabowo berharap para politisi bisa membedakan dan bersikap dewasa bila bertindak sebagai oposisi

"Ini perlu kedewasaan dalam bernegara, kedewasaan dalam berpolitik, tidak berati kerja sama itu harus semua di dalam pemerintahan. Jangan kita anggap bahwa kalau banyak yang masuk pemerintahan itu tidak baik dan tidak positif. Itu kalau keadaannya susah biasanya semua unsur harus bersatu," tegas Prabowo.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya