JK: Rekonsiliasi Tak Harus Gabung Prabowo-Gibran

Upaya rekonsiliasi yang didorong Presiden dan wakil presiden terpilih 2024 merupakan langkah yang baik untuk meredam polarisasi ditengah masyarakat pasca Pemilu.

Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK, rekonsiliasi bisa bermakna bahwa semua pihak mengakui pemenangnya adalah pasangan calon yang diumumkan KPU dan pada saat yang sama menyatakan, akan konsisten ada di luar pemerintahan.

"Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK saat menerima pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).

Oposisi sendiri memainkan peran kritis dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan pemerintah.

Tanpa oposisi yang kuat, sebuah negara demokrasi bisa terperosok ke dalam bahaya menuju tirani atau dominasi penguasa yang otoriter.

Upaya rekonsiliasi akan efektif apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih  tidak memandang golongan dalam kebijakannya.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih (lalu mengatakan), 'saya Presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.