Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Bisnis

Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ekonomi Indonesia Miliki Syarat Tumbuh di Atas 7 Persen

RABU, 22 MEI 2024 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pertumbuhan ekonomi pada awal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka optimis akan tumbuh mencapai 5,1-5,5 persen.

Pakar Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan angka tersebut sebagai langkah awal pemerintah. Namun untuk membawa Indonesia maju pertumbuhan ekonomi harus rata-rata minimal 7 persen selama 10 tahun ke depan.

“Yang kita butuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10 tahun ke depan. Kalau pertumbuhan 5,1 sampai dengan 5,5 persen saya tidak yakin tercapai, maka tidak mungkin juga kita menargetkan Indonesia maju,” ujar Piter, Rabu (22/5).


Menurut Piter, Indonesia memiliki prasyarat untuk tumbuh di atas 7 persen asalkan kebijakan ekonomi pemerintah Prabowo-Gibran harus tepat dan efisien.

“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk tumbuh tinggi di atas 7 persen. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat yang bisa mengatasi semua penyakit ekonomi, kita selama ini utamanya inefisiensi,” ucapnya.

Lanjut Piter, masalah inefesiensi ekonomi berharap dapat ditangani oleh pemerintah Prabowo-Gibran, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bukan lagi hal yang tidak mungkin.

“Seharusnya kita optimis dan berharap pemerintahan Prabowo bisa mengatasi penyakit ekonomi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bukan lagi sesuatu yang dianggap mustahil,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berimbas juga terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, yang bisa ditekan ke angka yang lebih rendah lagi.

“Pertumbuhan ekonomi adalah syarat mengatasi pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di atas 6 persen, pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan lebih rendah,” bebernya.

Selain mengatasi masalah inefesiensi ekonomi, pemerintahan yang baru juga didorong agar menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga investasi.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi memang tidak bisa ujug-ujug. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 lebih banyak dipengaruhi kebijakan dan program tahun 2024 atau sebelumnya,” ungkapnya.

“Dengan pertimbangan itu memang pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tidak akan melompat lebih besar dari pada 6 persen. Tapi untuk pertumbuhan 5 sampai 6 persen masih sangat mungkin dicapai. Dengan syarat adanya kebijakan yang cukup mendukung untuk mendorong konsumsi dan investasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

Sri menjelaskan, dengan semangat menjaga stabilitas ekonomi selama ini, perkiraan pertumbuhan ekonomi bisa berkisar pada angka 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

"Kami optimis dengan bekerja keras dan berkomitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen melakukan terobosan kebijakan maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5 persen," ucapnya.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menargetkan untuk menekan angka kemiskinan antara 7-8 persen untuk sasaran pembangunan pada 2025.

"Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun 2025. Yaitu penurunan tingkat pengangguran pada kisaran 4,5 hingga 5 persen, angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang 7-8 persen," ungkap Sri Mulyani.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya