Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Bisnis

Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ekonomi Indonesia Miliki Syarat Tumbuh di Atas 7 Persen

RABU, 22 MEI 2024 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pertumbuhan ekonomi pada awal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka optimis akan tumbuh mencapai 5,1-5,5 persen.

Pakar Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan angka tersebut sebagai langkah awal pemerintah. Namun untuk membawa Indonesia maju pertumbuhan ekonomi harus rata-rata minimal 7 persen selama 10 tahun ke depan.

“Yang kita butuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10 tahun ke depan. Kalau pertumbuhan 5,1 sampai dengan 5,5 persen saya tidak yakin tercapai, maka tidak mungkin juga kita menargetkan Indonesia maju,” ujar Piter, Rabu (22/5).


Menurut Piter, Indonesia memiliki prasyarat untuk tumbuh di atas 7 persen asalkan kebijakan ekonomi pemerintah Prabowo-Gibran harus tepat dan efisien.

“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk tumbuh tinggi di atas 7 persen. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat yang bisa mengatasi semua penyakit ekonomi, kita selama ini utamanya inefisiensi,” ucapnya.

Lanjut Piter, masalah inefesiensi ekonomi berharap dapat ditangani oleh pemerintah Prabowo-Gibran, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bukan lagi hal yang tidak mungkin.

“Seharusnya kita optimis dan berharap pemerintahan Prabowo bisa mengatasi penyakit ekonomi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bukan lagi sesuatu yang dianggap mustahil,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berimbas juga terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, yang bisa ditekan ke angka yang lebih rendah lagi.

“Pertumbuhan ekonomi adalah syarat mengatasi pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di atas 6 persen, pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan lebih rendah,” bebernya.

Selain mengatasi masalah inefesiensi ekonomi, pemerintahan yang baru juga didorong agar menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga investasi.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi memang tidak bisa ujug-ujug. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 lebih banyak dipengaruhi kebijakan dan program tahun 2024 atau sebelumnya,” ungkapnya.

“Dengan pertimbangan itu memang pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tidak akan melompat lebih besar dari pada 6 persen. Tapi untuk pertumbuhan 5 sampai 6 persen masih sangat mungkin dicapai. Dengan syarat adanya kebijakan yang cukup mendukung untuk mendorong konsumsi dan investasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

Sri menjelaskan, dengan semangat menjaga stabilitas ekonomi selama ini, perkiraan pertumbuhan ekonomi bisa berkisar pada angka 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

"Kami optimis dengan bekerja keras dan berkomitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen melakukan terobosan kebijakan maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5 persen," ucapnya.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menargetkan untuk menekan angka kemiskinan antara 7-8 persen untuk sasaran pembangunan pada 2025.

"Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun 2025. Yaitu penurunan tingkat pengangguran pada kisaran 4,5 hingga 5 persen, angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang 7-8 persen," ungkap Sri Mulyani.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya