Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Bisnis

Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ekonomi Indonesia Miliki Syarat Tumbuh di Atas 7 Persen

RABU, 22 MEI 2024 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pertumbuhan ekonomi pada awal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka optimis akan tumbuh mencapai 5,1-5,5 persen.

Pakar Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan angka tersebut sebagai langkah awal pemerintah. Namun untuk membawa Indonesia maju pertumbuhan ekonomi harus rata-rata minimal 7 persen selama 10 tahun ke depan.

“Yang kita butuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10 tahun ke depan. Kalau pertumbuhan 5,1 sampai dengan 5,5 persen saya tidak yakin tercapai, maka tidak mungkin juga kita menargetkan Indonesia maju,” ujar Piter, Rabu (22/5).


Menurut Piter, Indonesia memiliki prasyarat untuk tumbuh di atas 7 persen asalkan kebijakan ekonomi pemerintah Prabowo-Gibran harus tepat dan efisien.

“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk tumbuh tinggi di atas 7 persen. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat yang bisa mengatasi semua penyakit ekonomi, kita selama ini utamanya inefisiensi,” ucapnya.

Lanjut Piter, masalah inefesiensi ekonomi berharap dapat ditangani oleh pemerintah Prabowo-Gibran, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bukan lagi hal yang tidak mungkin.

“Seharusnya kita optimis dan berharap pemerintahan Prabowo bisa mengatasi penyakit ekonomi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bukan lagi sesuatu yang dianggap mustahil,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berimbas juga terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, yang bisa ditekan ke angka yang lebih rendah lagi.

“Pertumbuhan ekonomi adalah syarat mengatasi pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di atas 6 persen, pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan lebih rendah,” bebernya.

Selain mengatasi masalah inefesiensi ekonomi, pemerintahan yang baru juga didorong agar menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga investasi.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi memang tidak bisa ujug-ujug. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 lebih banyak dipengaruhi kebijakan dan program tahun 2024 atau sebelumnya,” ungkapnya.

“Dengan pertimbangan itu memang pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tidak akan melompat lebih besar dari pada 6 persen. Tapi untuk pertumbuhan 5 sampai 6 persen masih sangat mungkin dicapai. Dengan syarat adanya kebijakan yang cukup mendukung untuk mendorong konsumsi dan investasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

Sri menjelaskan, dengan semangat menjaga stabilitas ekonomi selama ini, perkiraan pertumbuhan ekonomi bisa berkisar pada angka 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

"Kami optimis dengan bekerja keras dan berkomitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen melakukan terobosan kebijakan maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5 persen," ucapnya.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menargetkan untuk menekan angka kemiskinan antara 7-8 persen untuk sasaran pembangunan pada 2025.

"Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun 2025. Yaitu penurunan tingkat pengangguran pada kisaran 4,5 hingga 5 persen, angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang 7-8 persen," ungkap Sri Mulyani.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya