Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Bisnis

Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ekonomi Indonesia Miliki Syarat Tumbuh di Atas 7 Persen

RABU, 22 MEI 2024 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pertumbuhan ekonomi pada awal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka optimis akan tumbuh mencapai 5,1-5,5 persen.

Pakar Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan angka tersebut sebagai langkah awal pemerintah. Namun untuk membawa Indonesia maju pertumbuhan ekonomi harus rata-rata minimal 7 persen selama 10 tahun ke depan.

“Yang kita butuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10 tahun ke depan. Kalau pertumbuhan 5,1 sampai dengan 5,5 persen saya tidak yakin tercapai, maka tidak mungkin juga kita menargetkan Indonesia maju,” ujar Piter, Rabu (22/5).


Menurut Piter, Indonesia memiliki prasyarat untuk tumbuh di atas 7 persen asalkan kebijakan ekonomi pemerintah Prabowo-Gibran harus tepat dan efisien.

“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk tumbuh tinggi di atas 7 persen. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat yang bisa mengatasi semua penyakit ekonomi, kita selama ini utamanya inefisiensi,” ucapnya.

Lanjut Piter, masalah inefesiensi ekonomi berharap dapat ditangani oleh pemerintah Prabowo-Gibran, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bukan lagi hal yang tidak mungkin.

“Seharusnya kita optimis dan berharap pemerintahan Prabowo bisa mengatasi penyakit ekonomi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bukan lagi sesuatu yang dianggap mustahil,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berimbas juga terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, yang bisa ditekan ke angka yang lebih rendah lagi.

“Pertumbuhan ekonomi adalah syarat mengatasi pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di atas 6 persen, pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan lebih rendah,” bebernya.

Selain mengatasi masalah inefesiensi ekonomi, pemerintahan yang baru juga didorong agar menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga investasi.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi memang tidak bisa ujug-ujug. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 lebih banyak dipengaruhi kebijakan dan program tahun 2024 atau sebelumnya,” ungkapnya.

“Dengan pertimbangan itu memang pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tidak akan melompat lebih besar dari pada 6 persen. Tapi untuk pertumbuhan 5 sampai 6 persen masih sangat mungkin dicapai. Dengan syarat adanya kebijakan yang cukup mendukung untuk mendorong konsumsi dan investasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

Sri menjelaskan, dengan semangat menjaga stabilitas ekonomi selama ini, perkiraan pertumbuhan ekonomi bisa berkisar pada angka 5,1-5,5 persen di 2025 mendatang.

"Kami optimis dengan bekerja keras dan berkomitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen melakukan terobosan kebijakan maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5 persen," ucapnya.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menargetkan untuk menekan angka kemiskinan antara 7-8 persen untuk sasaran pembangunan pada 2025.

"Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun 2025. Yaitu penurunan tingkat pengangguran pada kisaran 4,5 hingga 5 persen, angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang 7-8 persen," ungkap Sri Mulyani.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya