Berita

Plt Ketua Umum PPP Mardiono di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (22/5)/RMOL

Politik

PPP Pilih Fokus Lolos Senayan Daripada Bahas Gabung Prabowo-Gibran

RABU, 22 MEI 2024 | 16:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ogah memberi komentar terkait sikapnya ke pemerintahan Prabowo-Gibran usai putusan sela ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Plt Ketua Umum PPP Mardiono menegaskan untuk sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, harus melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

"PPP memiliki mekanisme di dalam menentukan keputusan-keputusan yang sangat strategis. Karenanya, ini nanti ada mekanismenya melalui rapimnas, yang nanti akan kita selenggarakan," ucap Mardiono dalam jumpa media di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).


Mantan anggota Wantimpres Jokowi-Ma'ruf Amin ini menegaskan partainya saat ini sedang fokus memperjuangkan suara yang hilang dalam perhelatan Pileg 2024.

"Oleh karena menanggapi persoalan MK, sebagaimana yang kita harapkan, itu ternyata jauh dari ekspektasi, yang kita harapkan, maka kita akan konsentrasi dulu untuk mengawal perjuangan yang berikutnya," jelasnya.

Menurutnya, suara rakyat penting untuk dikawal lantaran dikhawatirkan jutaan suara rakyat itu akan turun ke jalan meminta hak mereka dikembalikan.

"Jangan sampai nanti, konstituen atau rakyat kemudian anti ke jalanan, karena akibat aspirasinya tidak tersalurkan. Apalagi rakyat yang sudah memberikan mandat penuh, capek-capek, yang menggunakan biaya negara yang cukup besar, di dalam pemilu ini," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya