Berita

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari/RMOL

Politik

Komisi III Kecam Aksi Intimidasi People's Water Forum di Bali

RABU, 22 MEI 2024 | 09:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aksi intimidasi dan pembubaran paksa People's Water Forum (PWF) 2024 oleh organisasi masyarakat yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Provinsi Bali, berbuah kecaman.

People's Water Forum adalah sebuah wadah kolektif bagi gerakan keadilan air di seluruh dunia yang mengkritisi isu privatisasi air dan mendorong pengelolaan air sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan, harus ada penegakan hukum pada aksi intimidasi dan pembubaran paksa itu.


"Saya meminta pihak Kepolisian memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi setiap pihak yang sedang menjalankan haknya untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara damai," kata Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (22/5).

Taufik juga meminta pihak Kepolisian melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan menghalang-halangi kegiatan diskusi masyarakat tanpa pandang bulu.

Selain itu, ia meminta pemerintah pusat dan Daerah menjamin tidak terdapat gangguan terhadap diskusi-diskusi yang dilakukan masyarakat sipil untuk menunjukkan bahwa demokrasi memang benar-benar berjalan di Indonesia.

Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini juga menyayangkan kejadian penghadangan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020 yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dan United Nation (UN) Special Rapporteur on the Right to Safe Drinking Water and Sanitation, Pedro Arrojo sebagai pembicara dalam PWF.

Terlebih, katanya, pihak ormas berdalih PWF mengganggu gelaran KTT World Water Forum yang sedang berlangsung di Bali dan tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali.

Menurutnya, pembubaran diskusi yang diselenggarakan kelompok masyarakat sipil dan pembungkaman kebebasan berpendapat di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ini justru menjadi catatan yang memalukan negara Indonesia.

"Bukan begini cara menjadi tuan rumah sebuah kegiatan internasional. Tunjukkan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang selalu memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya