Berita

Dekan FISIPOL UMA, Dr Walid Mustafa Sembiring/RMOL

Politik

Dekan FISIPOL UMA: Tak Lagi Layak Bagi Rakyat, Demokrasi Sekarang Perlu Dievaluasi

SELASA, 21 MEI 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Iklim demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak patut dan layak lagi untuk terus dikontestasikan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang mempertontonkan apa yang disebut dengan ‘kebrutalan demokrasi’.

Demikian disampaikan Dekan FISIPOL Universitas Medan Area (UMA), Dr Walid Mustafa Sembiring pada dalam Dialog Pasca Pemilu ‘Menuju Keseimbangan Politik Baru’ di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti Medan, Selasa (21/5).

“Sekarang ini masyarakat kita diadu dengan politik transaksional yang justru membuat para calon itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi,” ungkapnya.
?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

“Saya banyak dapat data kalau untuk maju menjadi caleg di pemilu 2024 kemarin uang yang dikeluarkan miliaran rupiah. Bahkan tidak akan balik, ini kan akan memunculkan perilaku yang korup,” ujarnya.

Karen itu kata Walid, tidak salah jika demokrasi saat ini dievaluasi. Salah satunya dengan sistem pemilu yang bisa saja kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

“Demokrasi juga bisa dievaluasi ketika tidak fit n proper dengan masyarakat yang belum terdidik dengan baik dalam politik,” pungkasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya