Berita

Dekan FISIPOL UMA, Dr Walid Mustafa Sembiring/RMOL

Politik

Dekan FISIPOL UMA: Tak Lagi Layak Bagi Rakyat, Demokrasi Sekarang Perlu Dievaluasi

SELASA, 21 MEI 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Iklim demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak patut dan layak lagi untuk terus dikontestasikan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang mempertontonkan apa yang disebut dengan ‘kebrutalan demokrasi’.

Demikian disampaikan Dekan FISIPOL Universitas Medan Area (UMA), Dr Walid Mustafa Sembiring pada dalam Dialog Pasca Pemilu ‘Menuju Keseimbangan Politik Baru’ di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti Medan, Selasa (21/5).

“Sekarang ini masyarakat kita diadu dengan politik transaksional yang justru membuat para calon itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi,” ungkapnya.
?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

“Saya banyak dapat data kalau untuk maju menjadi caleg di pemilu 2024 kemarin uang yang dikeluarkan miliaran rupiah. Bahkan tidak akan balik, ini kan akan memunculkan perilaku yang korup,” ujarnya.

Karen itu kata Walid, tidak salah jika demokrasi saat ini dievaluasi. Salah satunya dengan sistem pemilu yang bisa saja kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

“Demokrasi juga bisa dievaluasi ketika tidak fit n proper dengan masyarakat yang belum terdidik dengan baik dalam politik,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya