Berita

Dekan FISIPOL UMA, Dr Walid Mustafa Sembiring/RMOL

Politik

Dekan FISIPOL UMA: Tak Lagi Layak Bagi Rakyat, Demokrasi Sekarang Perlu Dievaluasi

SELASA, 21 MEI 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Iklim demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak patut dan layak lagi untuk terus dikontestasikan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang mempertontonkan apa yang disebut dengan ‘kebrutalan demokrasi’.

Demikian disampaikan Dekan FISIPOL Universitas Medan Area (UMA), Dr Walid Mustafa Sembiring pada dalam Dialog Pasca Pemilu ‘Menuju Keseimbangan Politik Baru’ di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti Medan, Selasa (21/5).

“Sekarang ini masyarakat kita diadu dengan politik transaksional yang justru membuat para calon itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi,” ungkapnya.
?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

“Saya banyak dapat data kalau untuk maju menjadi caleg di pemilu 2024 kemarin uang yang dikeluarkan miliaran rupiah. Bahkan tidak akan balik, ini kan akan memunculkan perilaku yang korup,” ujarnya.

Karen itu kata Walid, tidak salah jika demokrasi saat ini dievaluasi. Salah satunya dengan sistem pemilu yang bisa saja kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

“Demokrasi juga bisa dievaluasi ketika tidak fit n proper dengan masyarakat yang belum terdidik dengan baik dalam politik,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya