Berita

Dekan FISIPOL UMA, Dr Walid Mustafa Sembiring/RMOL

Politik

Dekan FISIPOL UMA: Tak Lagi Layak Bagi Rakyat, Demokrasi Sekarang Perlu Dievaluasi

SELASA, 21 MEI 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Iklim demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak patut dan layak lagi untuk terus dikontestasikan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang mempertontonkan apa yang disebut dengan ‘kebrutalan demokrasi’.

Demikian disampaikan Dekan FISIPOL Universitas Medan Area (UMA), Dr Walid Mustafa Sembiring pada dalam Dialog Pasca Pemilu ‘Menuju Keseimbangan Politik Baru’ di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti Medan, Selasa (21/5).

“Sekarang ini masyarakat kita diadu dengan politik transaksional yang justru membuat para calon itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi,” ungkapnya.
?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

“Saya banyak dapat data kalau untuk maju menjadi caleg di pemilu 2024 kemarin uang yang dikeluarkan miliaran rupiah. Bahkan tidak akan balik, ini kan akan memunculkan perilaku yang korup,” ujarnya.

Karen itu kata Walid, tidak salah jika demokrasi saat ini dievaluasi. Salah satunya dengan sistem pemilu yang bisa saja kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

“Demokrasi juga bisa dievaluasi ketika tidak fit n proper dengan masyarakat yang belum terdidik dengan baik dalam politik,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya