Berita

Dekan FISIPOL UMA, Dr Walid Mustafa Sembiring/RMOL

Politik

Dekan FISIPOL UMA: Tak Lagi Layak Bagi Rakyat, Demokrasi Sekarang Perlu Dievaluasi

SELASA, 21 MEI 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Iklim demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak patut dan layak lagi untuk terus dikontestasikan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang mempertontonkan apa yang disebut dengan ‘kebrutalan demokrasi’.

Demikian disampaikan Dekan FISIPOL Universitas Medan Area (UMA), Dr Walid Mustafa Sembiring pada dalam Dialog Pasca Pemilu ‘Menuju Keseimbangan Politik Baru’ di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti Medan, Selasa (21/5).

“Sekarang ini masyarakat kita diadu dengan politik transaksional yang justru membuat para calon itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi,” ungkapnya.
?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

?Walid menyebutkan, situasi ini sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi itu sendiri. Dimana, para calon akan bertarung dengan kekuatan dana yang bahkan dalam hitung-hitungan normal tidak akan kembali ketika dia duduk atau terpilih. Tidak hanya itu, isu-isu yang memecah masyarakat juga akan dikedepankan.

“Saya banyak dapat data kalau untuk maju menjadi caleg di pemilu 2024 kemarin uang yang dikeluarkan miliaran rupiah. Bahkan tidak akan balik, ini kan akan memunculkan perilaku yang korup,” ujarnya.

Karen itu kata Walid, tidak salah jika demokrasi saat ini dievaluasi. Salah satunya dengan sistem pemilu yang bisa saja kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

“Demokrasi juga bisa dievaluasi ketika tidak fit n proper dengan masyarakat yang belum terdidik dengan baik dalam politik,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya