Berita

Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean/RMOL

Politik

Dewas KPK Heran Nurul Ghufron Lapor ke Bareskrim Polri

SELASA, 21 MEI 2024 | 16:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, merespons langkah Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Pihaknya mengaku belum tahu langkah Nurul Ghufron tersebut.

"Kami sendiri belum tau, cuma dengar-dengar dari berita-berita bahwa Pak Ghufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan," kata Tumpak kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (21/5).

Tumpak menambahkan bahwa Dewas KPK hanya melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Menurutnya, setiap orang yang menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang seharusnya tidak dianggap melakukan tindak pidana.


“Kami jawab begitu, belum tahu persisnya apa laporan itu. Tapi heran, kami semua heran," tegasnya.

Lebih jauh, Tumpak menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti isi laporan yang diajukan Nurul Ghufron ke Bareskrim Polri.

“Kami sendiri belum tau apa isinya itu, apa yang dilaporkan itu apa yang dikatakan mencemarkan nama baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri.

Dia menyebut bahwa laporan ini sebagai bentuk pembelaan diri dengan mekanisme hukum atas kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya.

“Ada beberapa anggota Dewas yang saya laporkan. Apa dasar-dasarnya? Nanti, ini masih berproses," kata Nurul Ghufron pada Senin kemarin (20/5).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya