Kunjungan Komite IV DPD dan Bank Indonesia ke Jawa Tengah/Ist
Komite IV DPD melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3/2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang difokuskan pada Kebijakan Terkait Pemberdayaan UMKM dalam rangka menekan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwi Saputra mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan kita bisa saling sharing atau bertukar pikiran mengenai program pemberdayaan UMKM di daerah.
“Ya terutama dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar,” ujar Rahmat dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (21/5).
Senator dari Provinsi Jateng Casytha A. Kathmandu dalam sambutannya mengungkapkan terdapat 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng dengan permasalahan yang berbeda-beda.
“Maka harapannya dalam pertemuan ini akan diperoleh informasi yang komprehensif terkait bagaimana upaya dan peran Bank Indonesia dalam membina dan memberdayakan UMKM di Daerah. Itu terkait kendala dan tantangan ke depannya, dan dampaknya dalam menekan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah,” kata Casytha.
“Hal ini diperlukan sinergi dari semua pihak, baik swasta, pemerintah termasuk BI dalam menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Tengah,” tambahnya.
Ketua Komite IV sekaligus Senator asal Provinsi Jawa Barat, KH. Amang Syafrudin mengatakan bahwa pihaknya hadir untuk mengetahui lebih banyak lagi sejumlah permasalahan terkait penanganan inflasi di Provinsi Jateng terutama dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
Selain itu, dia menambahkan bahwa UMKM menyumbang perekonomian yang cukup kuat mengingat iklim usaha khususnya di Provinsi Jateng cukup baik.
“Provinsi Jateng memiliki lebih kurang 4,2 juta UMKM dan telah menghasilkan 180.000 UMKM binaan. Dari UMKM binaan tersebut, Jawa Tengah menyerap 1.337.156 tenaga kerja. UMKM juga menghasilkan nilai aset Rp38,995 triliun dan omzet Rp68 triliun lebih,” bebernya.
Dia berharap pemberdayaan UMKM yang dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif.
“Itu mulai dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan,” tegasnya.
Amang juga menyampaikan harapannya agar Bank Indonesia dapat meningkatkan kerja sama yang lebih intens lagi untuk mengawal dan menyusun program/kebijakan terkait UMKM dan sehingga mempunyai kontribusi dalam menekan laju inflasi di daerah.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan Bank Indonesia dan mengapresiasi kinerja yang telah dicapai oleh Bank Indonesia dalam melakukan pemberdayaan UMKM,” tandasnya.
