Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Anggaran Kesehatan 2025 Terkerek hingga Rp217,8 Triliun

SELASA, 21 MEI 2024 | 09:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Anggaran kesehatan dipastikan mengalami kenaikan untuk tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa target belanja anggaran kesehatan 2025 bisa mencapai Rp 217,8 triliun.

Angka itu terkerek jauh dari APBN 2024 di mana nilai pagu bidang kesehatan ditetapkan sebesar 185,2 triliun. rupiah.

Menurut Sri Mulyani, anggaran kesehatan bakal digunakan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, juga untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.


"Untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan mendorong efektivitas program jaminan kesehatan nasional, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan financial protection bagi masyarakat. Dilakukan akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, serta penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil," papar Sri Mulyani Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Jakarta, Senin (20/5).

"Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan tahun 2025 diperkirakan antara Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun," tambahnya.

Belanja gizi belum ada di APBN 2024. Sri Mulyani memasukkannya di APBN 2025. Hal ini kemungkinan terkait dengan program makan siang dan susu gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto.

Seperti yang dikatakan Sri Mulyani bahwa ia menyampaikan KEM-PPKF untuk tahun anggaran 2025 kepada DPR melalui Rapat Paripurna. KEM-PPKF kali ini merupakan rancangan transisi, di mana pemerintahan saat ini membahas bersama DPR untuk dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya