Berita

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama pengusaha Amerika Serikat Elon Musk dalam acara pembukaan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin 20 Mei 2024/Foto: Antara

Bisnis

AHY Bakal Beri Kepastian Hukum Lahan Bagi Investor Global

SENIN, 20 MEI 2024 | 15:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investor global dari negara manapun tidak perlu risau terkait kepastian hukum atas lahan mereka di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap memberikan kepastian hukum kepada investor asing, salah satunya untuk CEO SpaceX Elon Musk.

CEO SpaceX Elon Musk resmi mengawali uji coba layanan internet Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali, pada Minggu (19/5). Dengan masuknya layanan ini, diharapkan Kementerian ATR/BPN pun ke depannya bakal mendukung kepastian investor global dari sisi lahan dan lain sebagainya.


Menteri Agraria dan dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen terus membenahi administrasi serta perizinan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Siapa pun mau dari negara manapun yang ingin menanamkan modalnya melalui investasi di Indonesia tentu kita terima dengan baik. Kita ingin memberikan kepastian hukum, termasuk terkait dengan lahannya," ujar Menteri Agraria dan dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di sela-sela World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali Senin (20/5).

AHY juga menegaskan bahwa komplain tentang syarat yang berbelit akan menjadi koreksi bagi kementeriannya.

"Ini yang seringkali dipertanyakan dan juga kalau ada yang tidak baik, menjadi komplain. Mengapa berbelit-belit, mengapa tidak jelas, kita tidak ingin itu terjadi, dan kita harus terus membenahi administrasi, termasuk perizinan dan sebagainya sehingga yang penting semuanya bisa memenuhi segala standar sesuai dengan UU kita dan aturan yang berlaku," katanya.

AHY menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya mendapatkan atau menjadi tempat saja, tetapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kembali untuk pertumbuhan ekonomi dan rakyat Indonesia.

"Jadi inilah yang menjadi komitmen dan semangat dari Kementerian ATR/BPN," kata AHY.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya