Berita

Anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz/Net

Dunia

Anggota Kabinet Perang Israel Bakal Mundur Jika Netanyahu Bersikeras Lanjutkan Perang

MINGGU, 19 MEI 2024 | 09:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Salah seorang anggota kabinet perang Israel yang berhaluan moderat, Benny Gantz mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah tidak segera mengadopsi rencana perang Gaza terbaru.

Gantz, pada Sabtu (18/5), menjabarkan enam poin rencana baru Gaza yang meliputi pengembalian sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil dengan kerja sama Amerika, Eropa, Arab dan Palestina.

Selain itu, proposal strategi baru juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas dinas militer bagi seluruh warga Israel.


Gantz, menyampaikan ancaman tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan memberi batas waktu hingga 8 Juni mendatang.

“Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan,” tegasnya, seperti dimuat AFP.

Gantz, saingan politik lama Netanyahu, bergabung dengan koalisinya dan Kabinet Perang pada hari-hari awal perang sebagai isyarat persatuan nasional.

Kepergian Gantz akan membuat Netanyahu semakin terikat pada sekutu sayap kanan yang menolak rencana gencatan senjata percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza dan membangun kembali pemukiman Yahudi di sana.

Tidak hanya Gantz, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, anggota ketiga Kabinet Perang juga menyampaikan ancaman yang sama.

Gallant mengatakan akan mundur jika Israel memilih untuk menduduki kembali Gaza. Dia juga meminta pemerintah untuk membuat rencana bagi pemerintahan Palestina di daerah kantong tersebut.

Para pengkritik Netanyahu menuduh perdana menteri berusaha memperpanjang perang untuk menghindari pemilu baru.

Jajak pendapat menunjukkan Netanyahu kehilangan banyak dukungan dan diperkirakan akan kalah dalam pemilu mendatang.

Sementara Gantz adalah kandidat yang paling mungkin menjadi perdana menteri berikutnya. Hal ini akan membuat Netanyahu bisa dituntut atas tuduhan korupsi yang sudah berlangsung lama.

Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin besar di berbagai bidang. Kelompok garis keras ingin serangan militer di kota Rafah paling selatan di Gaza terus berlanjut.

Sekutu utama AS dan negara-negara lain telah memperingatkan agar tidak melakukan serangan terhadap kota yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari separuh penduduk Gaza.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya