Berita

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono/Istimewa

Politik

Hendropriyono: Demokrasi Pancasila Tidak Mengenal Oposisi

SABTU, 18 MEI 2024 | 05:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai sebagai figur yang memahami filsafat Pancasila. Karena itulah, Prabowo berusaha merangkul semua pihak saat menjalankan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

"Nah saya melihat justru Prabowo ini orang yang paham tentang filsafat bangsa kita, filsafat Pancasila. Dalam filsafat Pancasila, aspek politiknya itu tidak ada oposisi, adanya penyeimbang," ujar Mantan Kepala BIN, Hendropriyono, kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Ditegaskan Hendropriyono, sebutan oposisi hanya ada dalam demokrasi liberal. Sementara menurut dia, yang sesuai dengan Indonesia adalah filsafat Pancasila.


"Oposisi itu kan adanya di demokrasi liberal, itu kan impor. Masuk ke kita harus sesuai dengan filsafat kita, filsafat kita Pancasila. Jadi, demokrasi kita, Pak Prabowo itu merangkul semua pihak karena demokrasi Pancasila memang tidak mengenal oposisi," tuturnya.

Hendro pun meminta masyarakat harus berpikir kritis. Namun, dalam menyampaikan kritik harus bijaksana.

"Bukan berarti tidak mengkritik. Kritik boleh tapi kritik yang membangun, bukan kritik yang maki-maki begitu, tolong jangan kalian angkat yang begitu-begitu," sebutnya.

"Jadi tidak asal aja meskipun kritik. Walaupun maksudmu baik, kalau cara kamu menyampaikan jelek, tetap jelek. Kamu mau baik kasih uang ke saya, tapi kamu lempar ke muka saya duitnya. Itu kan jelek, enggak bener gitu," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya