KI Pusat Soal RUU Penyiaran: Wartawan Tidak Boleh Dihalang-halangi

Komisi Informasi (KI) Pusat turut merepons draft RUU Penyiaran yang belakangan beredar dan menuai kritik publik.

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro menilai bahwa pihaknya sependapat dengan sikap Dewan Pers bahwa RUU Penyiaran bisa memberangus kebebasan pers. Berdasarkan UU Nomor 40/1999 sangat jelas disebutkan bahwa pers tidak boleh dihalang-halangi.

“Saya pernah satu panggung dengan ketua Dewan Pers (Ninik Rahayu) itu mengatakan bahwa wartawan tidak boleh dihalang-halangi,” kata Donny dalam acara Media Briefing dan Diskuski Publik Forum IKIP 2024 yang digelar di Lumire Hotel dan Convention Center, Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat sore (17/5).

Donny menuturkan, sebetulnya ia enggan mengomentari tentang UU yang menjadi payung hukum lembaga lain. Sebab, KI Pusat pun memiliki UU sendiri yakni Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Selain itu, Donny juga menekankan bahwa KI Pusat pun membutuhkan peran wartawan untuk perpanjangan tangan informasi terhadap publik. Oleh karenanya, badan publik juga membutuhkan peran pers.

"Kami juga katakan ke badan publik, 'Percuma kalian punya ketersediaan informasi tapi tidak bisa diakses. Bisa diakses oleh publik tapi kalau kalian tidak mendesiminasi informasi," kata Donny.
 
RUU Penyiaran dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers. Salah satu Pasal di draf RUU Penyiaran yang disorot adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif.

Pasal 50B ayat (2) huruf c ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal tersebut juga bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

Atas dasar itu, substansi aturan larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi ini sama saja sebagai upaya intervensi dan pembungkaman kemerdekaan pers di Tanah Air.