Berita

Presiden terpilih, Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Kementerian Baru Harus Akomodir Kebutuhan Anak Muda

JUMAT, 17 MEI 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penambahan pos kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya memperhatikan indikator demografi Indonesia, dalam hal ini keberadaan anak muda.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, berpendapat, jika hendak menambah kementerian, harus dipastikan pos yang baru untuk mengakomodir kebutuhan ekonomi-politik anak muda.

"Itu dalam rangka menghadapi bonus demografi," kata Subiran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di jakarta, Jumat (17/5).


Dia mengamati diskursus terkait penambahan pos kementerian tidak produktif, karena cenderung mengakomodir segelintir kelompok politis, bukan untuk kepentingan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memang anak muda inovatif dan kreatif yang perlu mendapat jatah, agar mereka juga berkontribusi positif," tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya