Berita

Diskusi membedah lelang 1(satu) paket saham PT. Gunung Bara Utama/RMOL

Politik

Diduga Rugikan Negara Rp 9 Triliun, KPK Diminta Usut Lelang Saham PT GBU

RABU, 15 MEI 2024 | 21:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), bersama-sama sejumlah elemen NGO dan tokoh penggiat anti korupsi, akan menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan  penyalahgunaan wewenang, persekongkolan jahat tindak pidana korupsi.

Dugaan tersebut terjadi pada pelaksanaan lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa satu paket saham PT. GBU oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI.

Lelang dimenangkan PT. IUM, sebuah perusahaan non tambang  yang  didirikan tanggal 9 Desember 2022 atau 10 hari sebelum Penjelasan Lelang (aanwijzing) pertama. PT. IUM terindikasi memang sengaja 'dipersiapkan' untuk dijadikan pemenang lelang sebagai peserta tunggal, dengan harga penawaran Rp 1,945 triliun.

Angka ini sesuai harga limit lelang yang ditentukan Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, selaku penjual, yang mendapat persetujuan dari Jampidsus Kejagung RI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, lelang diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sedikitnya sebesar Rp9 Triliun. Hal ini juga menyebabkan pemulihan aset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti terpidana Heru Hidayat sebesar Rp10,728 triliun tidak tercapai.

Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang  Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa satu paket saham PT. GBU, diduga menggunakan modus operandi mark down nilai limit lelang. Nilai pasar wajar (fair market value) satu paket saham PT. GBU pada kisaran Rp 12 triliun, direndahkan menjadi Rp 1,945 triliun.

"Dalam dugaan tindak pidana korupsi ini telah menguntungkan dan memperkaya AH, mantan narapidana kasus  korupsi suap, pemilik PT. MHU dan MMS Group.  AH, BSS,  dan YS merupakan Beneficial Owner PT. IUM sebenarnya. Uang PT. IUM untuk  membayar lelang bersumber dari pinjaman  PT. Bank BNI (Persero) Tbk cabang Menteng, dengan pagu kredit senilai Rp 2,4 triliun," kata Boyamin dalam diskusi bertajuk 'Membedah Lelang Satu Paket Saham PT Gunung Bara Utama dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya', Rabu (15/5).

PT. IUM, kata Boyamin, baru didirikan pada tanggal 19 Desember 2022 dan tidak memiliki laporan keuangan tiga tahun terakhir, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

Sehingga dengan demikian, dapat dipandang  PT. IUM  sejatinya tidak  memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang karena tidak memiliki Laporan Keuangan  tiga tahun terakhir, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

"Patut diduga PT. IUM mendapatkan 'bantuan penyelamatan' dari Penjual Lelang yang dengan menambahkan frasa  'atau dari perusahaan induknya' pada kalimat 'Peserta Lelang wajib melampirkan Laporan Keuangan tiga tahun terakhir, “atau dari perusahaan induknya' yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut, penawaran lelang hanya diikuti oleh satu perusahaan yakni  PT. IUM, yang meskipun diperbolehkan berdasarkan PMK RI No: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 22 Desember 2020.

"Namun bukanlah peristiwa yang kebetulan dimana penawar lelang hanya satu perusahaan yakni PT. IUM,  diduga sudah berdasarkan hasil persekongkolan jahat dan/atau permufakatan jahat. Hal ini makin mengindikasikan terjadi dugaan  tindak pidana korupsi dalam lelang  satu paket saham PT. GBU," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Sugeng, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), bersama-sama sejumlah elemen NGO dan tokoh penggiat anti korupsi meminta KPK dapat bergerak cepat.

KPK diminta menemukan tersangkanya, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan memeriksa, Jampidsus, Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, pejabat DKJN dan/atau  KPKNL Samarinda, AH, BSS, YG dan kawan-kawan.

"Sekaligus meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi dalam dugaan kejahatan ini," tutupnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya