Berita

Sekjen DPR, Indra Iskandar/RMOL

Hukum

Sempat Mangkir, KPK Minta Indra Iskandar Hadir Hari Ini

RABU, 15 MEI 2024 | 08:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekjen DPR, Indra Iskandar, diminta kooperatif dan hadir pada pemeriksaan hari ini, Rabu (15/5) di Gedung Merah Putih KPK, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR.

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, meminta Indra Iskandar kooperatif.
"Belum ada konfirmasi lagi. Terakhir memang janji akan datang pada 15 Mei 2024," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu pagi (15/5).


Sebelumnya Indra mangkir pada pemeriksaan Rabu (8/5). Dia meminta penundaan pemeriksaan.

Seperti diberitakan, Selasa (5/3), KPK umumkan telah mencegah 7 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI. Pencegahan itu berlaku hingga Juli 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, ketujuh orang yang dicegah merupakan tersangka dalam perkara ini, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, Hiphi Hidupati selaku Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI, Tanti Nugroho selaku Direktur Utama (Dirut) PT Daya Indah Dinamika.

Selanjutnya, Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Kibun Roni selaku Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Andrias Catur Prasetya selaku Project Manager PT Integra Indocabinet, dan Edwin Budiman selaku swasta.

Sebelumnya pada Kamis (14/3), Indra Iskandar telah diperiksa tim penyidik sebagai saksi. Dia didalami terkait proses awal tahap perencanaan, tahap lelang dan pelaksanaan dari pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020.

Selain itu pada Selasa (30/4), tim penyidik telah menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, salah satunya ruang kerja Indra Iskandar. Penggeledahan juga dilakukan pada Senin (29/4) di wilayah Jakarta, yakni di Bintaro, Gatot Subroto, Tebet dan Kemayoran yang merupakah rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dari proses tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik, termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang.

Dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI ini merugikan keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

UPDATE

Intelijen dan Pendadakan Strategis

Selasa, 25 Juni 2024 | 05:50

Komisi IV DPR Minta Pembudidaya Udang Perhatikan Konservasi Lingkungan

Selasa, 25 Juni 2024 | 05:25

TNI AL Amankan 42 PMI Non Prosedural dari Malaysia

Selasa, 25 Juni 2024 | 04:54

3 Kapal Nelayan Tanpa SPB Ditangkap Polair di Perairan Batang

Selasa, 25 Juni 2024 | 04:31

Bermain Imbang 1-1 Kontra Kroasia, Italia Lolos Dramatis ke Babak 16 Besar

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:59

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Digitalisasi Layanan Perizinan

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:31

KRI Dewaruci Tiba di Sabang dalam Pelayaran Muhibah Jalur Rempah

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:13

Fraksi PKS Desak Balitbang Pertanian Dilepas dari BRIN

Selasa, 25 Juni 2024 | 02:59

Berjibaku Selamatkan Nelayan

Selasa, 25 Juni 2024 | 02:50

Selengkapnya