Ilustrasi Foto: Pemeriksaan kesehatan di Papua oleh anggota TNI/Ist
Kondisi pelayanan kesehatan di Tanah Papua terus menjadi sorotan. Pemerintah baik pusat maupun daerah terlihat belum serius menangani sektor ini.
Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma menelisik lebih jauh terkait kondisi sektor kesehatan secara menyeluruh di Tanah Papua. Dari data dan berbagai informasi yang ditemukan, dia menyimpulkan bahwa Papua berada di fase darurat kesehatan.
“Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) yang kami perjuangkan untuk kesehatan, ternyata tidak berbanding lurus dengan pencapaian sektor kesehatan di lapangan. Saya katakan, Papua darurat kesehatan,” kata Filep kepada wartawan, Selasa (14/5).
“Benar-benar situasi darurat untuk kesehatan. Kita cek satu per satu. Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun angka kematian ibu (AKI) seluruh provinsi di Indonesia melalui long form Sensus Penduduk (SP) 2020-2022. Hasilnya, Papua menjadi provinsi dengan AKI tertinggi, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian menyusul Papua Barat di posisi kedua dengan 343 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Ini persoalan serius,” jelasnya menambahkan.
Dia juga menemukan bahwa secara nasional angka kematian balita paling banyak dari Papua dan Papua Barat.
Laporan BPS menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka kematian balita 19,83 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022. Artinya, dari setiap 1.000 anak yang lahir dengan selamat, sekitar 19 anak di antaranya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.
Celakanya, Papua menjadi provinsi dengan angka kematian balita tertinggi, yakni 40,97 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022, lalu diikuti Papua Barat dengan angka sebesar 47,23 per 1.000 kelahiran hidup.
“Jadi bukan cuma kematian ibu, tetapi juga kematian bayi. Kalau ini dibiarkan, generasi Papua akan habis. Sayangnya hal ini terjadi di saat dana kesehatan Otsus melimpah,” ungkap Filep.
“Saya cek lagi lebih, jauh ternyata Papua dan Papua Barat masuk dalam 6 provinsi dengan angka stunting terbesar. Papua di urutan ketiga dengan 34,6 persen, sementara Papua Barat di urutan keenam (30 persen), ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan. Semua persoalan ini harus dicari akar masalahnya,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD itu mengutarakan beberapa poin mendasar berdasarkan pada data yang diperolehnya. Dia mengusulkan sejumlah langkah-langkah yang dapat dioptimalkan terkait kondisi kesehatan di Papua-Papua Barat.
“Masyarakat Papua butuh pendampingan yang serius seperti provinsi lainnya di Indonesia terkait cara hidup sehat. Sifatnya harus berkelanjutan. Jadi tidak hanya memberikan stok obat saja satu kali ke daerah dan membiarkan daerah survive sendiri,” pungkasnya.
