Komisi III DPR RI meminta agar figur-figur yang menjadi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mereka yang mafhum permasalahan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Permintaan itu disampaikan langsung Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, dalam keterangan resminya yang diterima wartawan beberapa saat lalu, Selasa (14/5).
Didik menegaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, pembentukan Pansel KPK diatur dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sangat jelas disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (2) dan (3) UU Pemberantasan Tipikor.
Atas dasar itu, selain kapasitas, Didik juga menegaskan perihal integritas, dan kapabilitas anggota Pansel menjadi faktor penting dalam memilih calon pimpinan KPK yang tepat.
“Selain itu, transparansi kinerja pansel dalam menjalankan setiap tahapan juga harus dilakukan. Pelibatan partisipasi publik secara aktif menjadi sangat esensial,” tegas Didik.
Selain transparansi dan partisipasi publik, Politikus Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk ikut andil memonitor dan memperkuat kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita semua berkepentingan agar calon pimpinan KPK kedepan bisa memperkuat pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan KPK yang baru kedepan bisa mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan Pansel Capim KPK tengah berproses. Pada Juni mendatang, sebelum ia purna tugas, Pansel Capim KPK sudah selesai dan diserahkan ke DPR RI.
“Ini baru disiapkan, nanti Juni sudah kita selesaikan," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5).
